SuaraMalang.id - Kota Malang nyaris lumpuh akhir pekan lalu. Hujan deras yang mengguyur membuat sejumlah titik banjir.
WALHI Jawa Timur dan Malang Corruption Watch (MCW) mengkritik pemerintah kota (Pemkot) terkait banjir yang belum teratasi.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Styawan mengatakan, banjir setia menghampiri Kota Malang kala musim penghujan tiba sejak 2003 silam (sekitar 20 tahun lalu). Namun diakuinya, dengan intensitas yang tidak separah lima tahun terakhir ini.
"Terhitung sejak 2019 lalu, jika ditotal Kota Malang telah mengalami sekitar lebih dari 700 kejadian banjir di seluruh kecamatan," ujarnya, Jumat (1/12/2023).
Baca Juga:Nyeleneh, Wisudawan Polinema Ini Dapat Hadiah Buket Ayam Hidup Beserta Bumbunya
Banjir tersebut, kata dia, terjadi terutama saat pancaroba. Pihaknya mencatat sebanyak 11 titik kebanjiran pada periode April hingga Maret. Sedangkan di September hingga November lebih dari 13 titik juga mengalami situasi serupa.
Jumlah tersebut terus meningkat pada 2022, BPBD Kota Malang mencatat ada sekitar 18 kejadian banjir pada April di tahun tersebut. Lalu pada November, Kota Malang Kembali dihantam banjir bahkan yang terparah ketinggiannya mencapai 50 sentimeter di wilayah Jalan Danau Toba dan Ranu Grati, Kedungkandang.
Totalnya sepanjang 2022 telah terjadi sekitar 211 kejadian banjir. Pada 2023 beberapa titik di Kota Malang terjadi banjir lagi.
"Paling tidak rangkuman ini menegaskan bahwa Kota Malang sangat rawan dan rentan terhadap bahaya hidrometeorologis, di mana faktor anomali cuaca karena krisis iklim berpadu dengan kondisi eksisting struktur permukaan ruang yang mengalami degradasi fungsi, akan meningkatkan bencana," katanya.
"Kota Malang merupakan salah satu daerah yang mengalami fungsi penurunan ruang resapan dan tangkapan air, atau dalam isu yang lebih luas mengalami penurunan ruang terbuka hijau," imbuhnya.
Persoalan Tata Ruang Belum Menjadi Fokus
Baca Juga:Ramalan Cuaca Malang 1 Desember 2023: Hujan Petir Jelang Siang, Waspada Angin Kencang
Melihat problem tersebut Pemerintah Kota Malang ternyata belum memiliki sensitivitas perihal persoalan banjir yang menghinggapi wilayahnya. Pada banjir tanggal 26 November 2023, pemkot menyebut jika banjir diakibatkan oleh saluran air yang mengalami penyempitan dan sampah rumah tangga.
"Komentar ini tidak jauh beda dengan pernyataan Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu 5 tahun belakangan, semacam pengulangan alasan yang sama," kata Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Styawan.
Sebelumnya Pemerintah Kota Malang menggalakkan proyek normalisasi saluran air pada 2022 silam.
"Proyek Pembangunan saluran air ini merupakan program tahunan yang memakan anggaran lumayan besar, namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Sehingga komentar Pemerintah Kota Malang dapat dipastikan solusinya adalah normalisasi saluran air," ujarnya.
Wahyu menjelaskan, WALHI Jatim bersama Malang Corruption Watch pernah membuat brief berjudul Menggugat Permasalahan Banjir di Kota Malang pada tahun 2022 lalu.
"Dalam catatan tersebut kami menyampaikan bahwa persoalan banjir di Kota Malang bukan sekedar permasalahan sampah atau saluran, tetapi persoalan tata ruang yang kacau, di mana Kota Malang tidak memiliki ruang terbuka hijau khususnya kawasan hijau atau kawasan lindung yang menjadi serapan dan tangkapan air mumpuni," katanya.
