SuaraMalang.id - Sejumlah warga melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Malang, Jumat (23/6/2023). Demo tersebut buntut sulitnya masuk sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.
Peserta aksi demo yang mayoritas orang tua atau wali murid SDN Mojolangu 03 itu membawa poster dengan bertuliskan beragam protes. Di antaranya 'pendidikan untuk semua', 'hentikan komersialisasi pendidikan', hingga 'daftar sekolah sulit rakyat menjerit'.
Salah satu pendemo, Ali mengatakan, berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Pemkot Malang, anaknya tidak diterima masuk SMP negeri lantaran kuota kursi telah penuh.
Ia menyayangkan Dinas Pendidikan Pemkot Malang tidak memberikan solusi dan justru menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta. Padahal, biaya sekolah swasta tidak menjangkau daya ekonominya yang terbilang rendah.
Baca Juga:Kondisi Mencekam Demo di Ponpes Al Zaytun: Massa Ricuh, Minta Panji Gumilang Ditangkap
"Pokoknya masuk (SMP) negeri, wilayah dekat rumah. Saya pekerjaan tambal ban, kalau masuk swasta terus terang tidak ada biaya," kata Ali.
Ali menambahkan, sebenarnya anaknya sudah mendaftar melalui jalur afirmasi dan prestasi, namun tetap tidak lolos. "Saya menemui kepala dinas, katanya sekolah di Kecamatan Blimbing terpenuhi semua," katanya.
Sementara itu, perwakilan Komite SDN Mojolangu 03, Nurbaini Yusuf mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan Pemkot Malang terkait kursi sekolah yang kosong melalui jalur kepindahan.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Nurbaini, pihaknya mengawal lebih 40 anak dengan kasus yang sama dan terfasilitasi.
"Tapi tahun ini cuma dua anak yang terfasilitasi. Kami cek jalur kepindahan ada banyak yang kosong, kenapa tidak difasilitasi. Itu yang ingin kami tanyakan," jelasnya.
Baca Juga:Jelang Iduladha, Hewan Kurban Masuk ke Kota Malang Harus Penuhi Syarat Berikut Ini
Kontributor : Aziz Ramadani
