SuaraMalang.id - Otoritas Taliban disebut menolak upaya PBB membantu mendapatkan dana kemanusiaan. Bahkan, mereka dinilai mengganggu pengiriman bantuan ke Afghanistan.
Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan, bank-bank internasional waspada terhadap pengujian sanksi PBB dan Amerika Serikat. Alhasil, beberapa kelompok bantuan harus berjuang untuk menyediakan cukup uang agar tetap bisa beroperasi.
"Sistem perbankan formal terus memblokir transfer karena upaya menghindari risiko yang berlebihan, berdampak pada saluran pembayaran dan menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan," kata kepala bantuan PBB Martin Griffiths kepada Dewan Keamanan, Kamis (23/6).
PBB telah mencoba untuk memulai sistem Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF) untuk menukar jutaan dolar bantuan ke mata uang Afghanistan dalam upaya membendung krisis ekonomi.
Baca Juga:Mahfud Ajak TNI Jaga Penegakan HAM yang Sudah Dapat Penilaian Baik dari PBB
“Kami telah melihat kemajuan yang terbatas karena perlawanan oleh otoritas de facto. Ini adalah masalah yang tidak akan selesai dengan sendirinya,” kata Griffiths.
Ia mengatakan bahwa sampai sistem perbankan formal Afghanistan dapat beroperasi dengan baik lagi, PBB perlu memastikan Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan aktif dan berjalan.
Lebih lanjut dia mengatakan sekitar setengah dari kelompok bantuan yang baru-baru ini disurvei oleh PBB melaporkan kesulitan mentransfer dana ke Afghanistan.
Griffiths mengatakan dua pertiga dari kelompok bantuan menyebutkan kurangnya uang tunai yang tersedia di Afghanistan sebagai penghambat program mereka.
Otoritas Taliban juga semakin mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan, meskipun ada janji kepada pejabat PBB pada September bahwa mereka tidak akan melakukannya, kata Griffiths.
Baca Juga:Gempa Afghanistan Tewaskan 1.000 Orang dan Hancurkan 3.000 Rumah
"Otoritas nasional dan lokal semakin berupaya memainkan peran dalam pemilihan penerima manfaat dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dalam daftar prioritas mereka sendiri, dengan alasan tingkat kebutuhan yang hampir universal," ujar dia.
"Kami juga melihat lebih banyak tuntutan oleh Taliban untuk data dan informasi berkaitan dengan anggaran dan kontrak kepegawaian," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok bantuan "menghadapi kesulitan terus-menerus ketika mereka mencoba mempekerjakan perempuan Afghanistan dalam fungsi-fungsi tertentu."
Griffiths mengatakan PBB hanya menerima sepertiga dari 4,4 miliar dolar AS (sekitar Rp65,3 triliun) yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan pada 2022.
"Kami tidak memiliki cukup dana," ujar dia.
(Antara)
