SuaraMalang.id - Ancaman kelaparan kian nyata di Sudan Selatan. Hal itu imbas penangguhan sebagian bantuan pangan dari Program Pangan Dunia (WFP).
Penyetopan bantuan itu tak lepas dari dampak minimnya dana. Kondisi itu meningkatkan ancaman kelaparan bagi 1,7 juta orang di negara berpenduduk 6,2 juta jiwa tersebut.
PBB memutuskan untuk menangguhkan bantuan ketika harga pangan melonjak akibat perang Rusia-Ukraina. Badan-badan kemanusiaan juga kekurangan dana.
Kondisi itu kian parah dengan konflik dan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, yang dipicu perubahan iklim. Akibatnya, lebih dari 60 persen penduduk Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan.
Baca Juga:Kritik Kebijakan Anies Bebaskan PBB dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar, DPRD DKI: Belum Layak
"Sudan Selatan menghadapi tahun terburuk bencana kelaparan sejak merdeka. Kami sudah berada dalam krisis, tetapi kami berusaha mencegah situasi itu agar tidak semakin parah," kata penjabat kepala perwakilan WFP di Sudan Selatan Adeyinka Badejo-Sanogo kepada pers di Jenewa.
Badejo-Sanogo, yang berbicara dari Juba, ibu kota Sudan Selatan, mengatakan WFP sangat membutuhkan dana sebesar 426 juta dolar AS (Rp6,28 triliun) untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan ke depan.
Dana itu juga diperlukan untuk mencegah "situasi eksplosif", kata dia.
WFP mengatakan pihaknya telah kehabisan opsi sehingga menangguhkan bantuan pangan. Pada 2021, badan itu melakukan penjatahan makanan.
Setelah penangguhan itu, kata WFP, pihaknya berharap dapat membantu 4,5 juta orang Sudan Selatan yang membutuhkan, termasuk 87.000 orang yang telah mengalami kondisi seperti kelaparan. (Antara)
Baca Juga:Kisah Anak Pengungsi Asal Sudan yang Hantarkan Australia untuk Keenam Kalinya Lolos ke Piala Dunia
