SuaraMalang.id - Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, bukan lah pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid. Ia mengklarifikasi kabar pemberitaan yang beredar saat ini.
"Kami mohon maaf atas kekeliruan penyebutan tersebut. Abdul Qadir Baraja bukan pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (08/06/2022).
Sebelumnya, Nurwakhid mengatakan Abdul Qadir Baraja ialah salah satu pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah; padahal sosok pendiri yang sebenarnya adalah Abdullah Baraja.
Baca Juga:Polres Brebes Kembali Tangkap Satu Orang Terkait Khilafatul Muslimin
Dia menjelaskan Abdul Qadir Baraja merupakan mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dan pernah terlibat dalam Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000 meskipun dia memilih tidak aktif.
"Dia (Abdul Qadir Baraja) sudah dua kali ditangkap dan dihukum dengan keterlibatannya di jaringan terorisme. Pertama, pada Januari 1979 terkait teror Warman. Kedua, dia ditahan atas kasus bom di Jawa Timur dan Candi Borobudur pada awal tahun 1985," kata Nurwakhid.
Lalu, mengenai kelompok Khilafatul Muslimin, Nurwakhid mengatakan kelompok tersebut sama bahayanya dengan Hizbut Tahir Indonesia (HTI), NII, dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) karena mengampanyekan tegaknya sistem khilafah.
"Bedanya, HTI merupakan gerakan transnasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin, kelompok ini mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/05/2022).
Dia menjelaskan genealogi atau garis keturunan Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan itu adalah mantan NII.
Baca Juga:Fakta Ponpes Al Mukmin Ngruki yang Bantah Terlibat Khilafatul Muslimin
Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan gerakan Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme, BNPT mencegah kemunculan paham yang dapat mendorong terorisme.
Lembaga ini telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh daerah. ANTARA
