SuaraMalang.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta otoritas Taliban untuk membatalkan berbagai pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan.
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) di Afghanistan Richard Bennett mendesak otoritas setempat menutup kesenjangan.
"Saya mendesak pihak berwenang untuk mengakui tantangan hak asasi manusia yang mereka hadapi dan untuk menutup kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan mereka," kata dia mengutip dari Antara, Kamis (26/5/2022).
Bennett menyoroti kondisi akses ke pendidikan, sebab Taliban tak mengizinkan anak-anak perempuan kembali ke sekolah menengah pada Maret.
Bahkan bulan ini mengumumkan bahwa perempuan harus menutupi wajah mereka. Pelanggaran atas aturan tersebut adalah hukuman bagi kerabat laki-laki terdekat mereka.
“Petunjuk tentang mahram, penegakan hijab yang ketat, dan nasihat yang kuat untuk tinggal di rumah memberi pola pemisahan gender yang mutlak dan membuat perempuan tidak terlihat di masyarakat,” ujar Bennett.
Wakil juru bicara Taliban Inamullah Samangani membantah keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Afghanistan. Dia mengatakan pihak berwenang telah memperhatikan masalah yang disebutkan dan sedang menangani masalah pendidikan menengah anak perempuan.
Bennett juga menyerukan penyelidikan atas serangan yang menargetkan minoritas agama Syiah dan Sufi di Afghanistan, sebuah tren yang menurutnya memiliki "ciri-ciri kejahatan terhadap kemanusiaan".
Beberapa bulan terakhir telah terjadi lebih banyak serangan terhadap masjid dan sasaran sipil lainnya, yang beberapa di antaranya telah diklaim oleh ISIS.
Baca Juga:Setuju UAE Kelola Bandara di Afghanistan, Taliban Perbarui Perjanjian
Kelompok gerilyawan itu mengatakan berada di balik tiga ledakan di kota utara Mazar-i-Sharif pada Rabu (25/5) yang menewaskan sedikitnya 15 orang di daerah-daerah yang didominasi Syiah.
Ledakan lain, yang tidak diklaim, pada hari yang sama menghancurkan sebuah masjid Sunni di Ibu Kota Kabul dan menewaskan sedikitnya lima orang.
