SuaraMalang.id - Kuota haji tahun ini tidak diberikan melalui kerja sama government to government atau antara pemerintah, melainkan lewat aplikasi e-Haj.
Untuk kuota sendiri, pemerintah Indonesia mendapatkan jatah sebanyak 100.051 jemaah. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.
Ia mengatakan, jumlah kuota sebesar itu, baik untuk haji reguler dan khusus sudah ditentukan sejak awal oleh Pemerintah Arab Saudi.
Pemberian itu, Ia melanjutkan, juga tidak dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya yang melalui kerja sama MoU antar dua negara yang diwakilkan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan Menteri Agama RI.
Baca Juga:Kuota Haji di Riau Tahun Ini Tembus 2.304 Jamaah, Berikut Rinciannya
"Namun, kuota diberikan secara langsung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui e-Haj," katanya seperti dikutip dari laman situs resmi Kemenag, Rabu (4/5/2022).
Menurutnya, penentuan kuota pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M ini bersifat mandatori atau given dari Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji Arab Saudi.
Sehingga, tidak ada ruang negosiasi dalam penentuan kuota karena tidak ada juga pembahasan MoU antarmenteri sebagaimana penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
"Pembagian kuota haji reguler dan khusus dilakukan mengikuti alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Secara sistem, melalui e-Haj, Pemerintah Arab Saudi membagi sebanyak 92.825 untuk jemaah haji reguler dan 7.226 untuk jemaah haji khusus," ujarnya.
Dalam suasana pandemi, penetapan kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi, baru diterbitkan pada pertengahan April. Secara waktu, lanjut Hilman, informasi kepastian kuota haji tahun ini sudah sangat mepet, karena biasanya pembahasan MoU sudah dilakukan sejak bulan Desember tahun sebelumnya.
Hilman menilai, Saudi mendasarkan penetapannya pada data prosentase jemaah Indonesia tahun sebelumnya yang memang tidak persis 8 persen.
Kuota jamaah yang ditetapkan Saudi tahun ini juga lebih sedikit dari asumsi kuota yang dibahas bersama Kemenag dan DPR saat melakukan pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pertengahan April lalu.
“Namun kami tetap syukuri, tahun ini ada jemaah haji Indonesia yang bisa diberangkatkan ke tanah suci untuk ibadah haji,” tutur Hilman.
Seiring waktu yang semakin mepet, Kemenag saat ini fokus kepada persiapan layanan untuk jemaah haji Indonesia di dalam dan luar negeri.
"Komunikasi dan koordinasi dengan mitra kita di luar negeri terus berlanjut, baik dengan muassasah, syarikah maupun pemerintah di Saudi, sembari kita mematangkan persiapan layanan jemaah Indonesia," katanya menegaskan.
