SuaraMalang.id - KPK memanggil tiga bekas ajudan Anggota DPR RI Hasan Aminuddin. Mereka dimintai keterangan terkait kasus suap jual beli jabatan menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.
Ketiga saksi yang diperiksa, yakni Zamroni Fassya, PNS Kecamatan Lumbang, Adimas, dan PNS Sekcam Krejengan, Taupik.
Perkara korupsi ini, Hasan menjadi tersangka bersama sang istri selaku Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.
"Tiga saksi ini diperiksa untuk tersangka PTS (Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutip dari TIMES Indonesia jaringan Suara.com, Jumat (8/10/2021).
Baca Juga:Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo, KPK Periksa 3 Eks Ajudan Suami Bupati Puput
Selain itu, lanjut dia, KPK turut memanggil Staf Subag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Anton Riswanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, dan Mantan Kasubag Rumah Tangga Sulaiman. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suap Puput Tantriana Sari - Hasan Aminuddin.
Seperti diberitakan, dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, KPK telah menetapkan sebanyak 22 tersangka dan sudah dilakukan penahanan.
Adapun lima tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) mereka yakni, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari serta Hasan Aminudin anggota DPR RI. Kemudian Doddy Kurniawan ASN Camat Camat Krejengan; Muhamad Ridwan ASN Camat Paiton; dan Sumarto, ASN Pejabat Kades Karangren.
Sedangkan 17 tersangka lainnya yakni PNS Kabupaten Probolinggo baru dilakukan penahanan. Mereka yakni, Ali Wafa (AW); Mawardi (MW) Mashudi (MU); Maliha (MI); Mohamad Bambang (MB); Masruhen (MH)
Juga; Abdul Wafi (AW); Kho'im (KO); Akhmad Saifullah (AS); Jaelani (JL); Uhar (UR); Nurul Hadi (NH); Nurul Huda (NUH); Hasan (HS); Sugito (SO); dan Samsuddin (SD).
Baca Juga:Dua Petani di Probolinggo Ditangkap Gegara Tebang Kayu Hutan Lindung
Ke-17 ASN Kabupaten Probolinggo ini menyuap Bupati Puput untuk mengisi jabatan kepala desa, dengan menyetor masing - masing uang Rp 20 juta. Sekaligus upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.
- 1
- 2
