"Kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama, karena ini menyangkut semua sekolah, termasuk sekolah keagamaan (madrasah, pesantren) ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan Rp 5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp 8,53 triliun dari yang alokasi sekitar Rp 3 triliun," kata Menkeu.
Kesepuluh, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebanyak Rp 300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan, dengan target 8 juta KPM. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 28,8 triliun.
Sri Mulyain menambahkan, dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa yang saat ini baru tersalurkan bagi sekitar satu juta penerima, pemerintah telah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para KPM yang belum mendapatkan PKH, Kartu Sembako, maupun BST.
"Kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli seperti Pak Menko tadi sampaikan," ujarnya.
Baca Juga:Ekonomi Lagi Sulit Tapi Swab Antigen Murah Ramai, Pengunjung: Ramah di Kantong
"Kalau sampai tidak terjadi, kami juga akan mencoba melakukan intercept, sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan bisa kita hindarkan. Kami ingin segera uang itu masuk ke dalam masyarakat dan membantu mereka," terang Sri Mulyani.
Selain bantuan tersebut, imbuh Menkeu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan antara lain melalui Bantuan Pelaku Usaha Mikro. Total alokasi anggarannya adalah Rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp 1,2 juta per pelaku usaha.
Kemudian untuk UMKM, Ia menambahkan, pemerintah telah memberikan 9,8 juta penerima UMKM yang sudah disalurkan sebesar Rp 11,76 triliun. "Saat ini, bulan Juli hingga September kami minta kepada Kementerian KUKM masih ada anggaran Rp 3,6 triliun yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru," terangnya.
Tak hanya bantuan yang berasal dari APBN, Menkeu mengungkapkan terdapat juga anggaran perlinsos yang berasal dari APBD yang realisasinya juga masih belum optimal.
Baca Juga:Warga Sedang Hadapi Tekanan Hidup, Anis Matta: Hentikan Kekerasan saat Tegakkan PPKM
