Kemerdekaan Pers Terancam, Kapolri Diminta Cabut Maklumat Pasal 2d

Komunitas Pers Indonesia menilai tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi.

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Jum'at, 01 Januari 2021 | 20:48 WIB
Kemerdekaan Pers Terancam, Kapolri Diminta Cabut Maklumat Pasal 2d
Calon Kapolri Komjen Pol Idham Azis bersiap menjalani uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Ruang Sidang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). [Suara.com/Arya Manggala]

SuaraMalang.id - Kapolri Jenderal Idham Azis diminta mencabut salah satu isi Maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang ditandatanganinya, pada 1 Januari 2021.

Seperti dilansir dari suarabatam.id --jaringan suaramalang.id, ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat kapolri, salah satunya dinilai Komunitas Pers Indonesia tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi. Selain itu dinilai bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Maklumat yang dimaksud yaitu pada Pasal 2d yang isinya menyatakan: "Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial."

Menyikapi maklumat di Pasal 2d, komunitas pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Forum Pemimpin Redaksi, Asosiasi Media Siber Indonesia, menyatakan:

Baca Juga:Dewan Pers: Larangan Konten FPI Tak Berlaku untuk Produk Jurnalistik

Pertama, maklumat kapolri dalam Pasal 2d berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Kedua, Pasal 2d dinilai mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, "(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."

"Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran," yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UU Pers," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.

Ketiga, mendesak Idham Azis mencabut Pasal 2d karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UU Pers.

Keempat, mengimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh UU Pers.

Baca Juga:Soal Larangan Konten FPI, Dewan Pers: Tak Berlaku untuk Produk Jurnalistik

Seperti diberitakan, maklumat tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Berita Terkait

Surat cinta untuk Kapolda dan Kapolri dari Hotman Paris Hutapea

bandung | 16:15 WIB

Kapolri dikabarkan telah mengungkap kondisi terkini dari Ferdy Sambo.

metro | 12:20 WIB

Polri siap memberantas masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebagai langkah awal, mereka akan melakukaan pemetaan.

purwasuka | 09:00 WIB

Listyo Sigit juga meminta Divisi Hunter (Divhunter) Polri untuk bekerja sama dengan negara-negara terkait dalam mengidentifikasi sindikat-sindikat pelaku TPPO.

serang | 00:36 WIB

Listyo menjelaskan bahwa pengajuan banding tersebut akan diteliti oleh para anggota Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

serang | 22:54 WIB

News

Terkini

Seorang Warga Kota Malang menggelar protes dengan cara menumpang mandi di kantor Perumda Tugu Tirta karena aliran air PAM di rumahnya mati.

News | 12:12 WIB

Kepala Desa Ambulu, Jember Mulyono itu meninggal dunia tak lama setelah dievakusi ke rumah sakit pada Minggu (21/5/2023) malam lalu.

News | 12:21 WIB

Ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam melakukan pembangunan bekelanjutan.

News | 15:30 WIB

Pemkot Malang kembali dapat kritikan dari netizen.

News | 15:26 WIB

Warga Hindu Tengger digegerkan dengan hilangnya Patung Ganesha.

News | 15:53 WIB

Manajer Timnas U22 Indonesia Kombes Sumardji didatangi salah satu ofisial Thailand seraya meminta maaf.

News | 16:34 WIB

Jonathan Khemdee, pemain Thailand dengan nomor punggung 4 tertangkap kamera saat melempar medali serta maskot SEA Games Kamboja.

News | 10:46 WIB

Dalam unggahan video tersebut, sang anak dengan hati-hati meminta izin kepada ibunya terkait konser Colplay.

News | 15:21 WIB

Ini untuk mempermudah pengambilan bansos sembako PKH.

News | 10:27 WIB

Wali Kota Sutiaji mengatakan, permasalahan banjir di Kota Malang ditargetkan tuntas pada 2028.

News | 11:25 WIB

Sana'i sendiri merupakan salah satu nama caleg dari NasDem yang maju dari daerah pemilihan (Dapil) Kedungkandang.

News | 18:36 WIB

Ketua DPD NasDem Kota Malang Hanan Jalil mengatakan, pihaknya telah resmi mendaftarkan sejumlah 45 nama bakal calon legislatif dengan komposisi 30 persen perempuan.

News | 15:41 WIB

Sampai dengan April 2023 Bank Mandiri telah menyalurkan KPR mencapai Rp 50,9 triliun.

News | 19:30 WIB

DPD Nasdem Kabupaten Jember melaporkannya kepada polres setempat pada Selasa (9/5/2023).

News | 12:35 WIB
Tampilkan lebih banyak