SuaraMalang.id - Calon Bupati Malang, Sanusi, secara resmi akan mengusulkan penghapusan sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada pemerintah pusat.
Langkah ini menyusul banyaknya aspirasi yang diterima Sanusi dari masyarakat yang menginginkan sistem zonasi dihapus agar orang tua dan siswa memiliki kebebasan dalam memilih sekolah sesuai harapan.
“Zonasi sebaiknya ditiadakan agar wali murid bisa memilih sekolah yang sesuai untuk anak-anak mereka,” ujar Sanusi, dikutip hari Selasa (12/11/2024).
Menurut Sanusi, salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberi kebebasan memilih sekolah yang mereka inginkan.
“Anak yang dipaksa masuk sekolah yang tidak diinginkan sering kali menjadi tidak termotivasi untuk belajar,” tambahnya.
Jika usulan ini disetujui, Sanusi menyatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengkaji relevansi penghapusan zonasi di Kabupaten Malang.
Jika memang sesuai, Sanusi berencana mengajukan usulan ini secara langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI setelah kembali aktif sebagai Bupati Malang usai cuti kampanye Pilkada.
“Setelah selesai masa cuti, saya akan mengajukan usulan ini secara resmi ke kementerian terkait untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” tegas Sanusi.
Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meminta kepala dinas pendidikan untuk mengkaji ulang kebijakan zonasi dalam PPDB.
Baca Juga: Klarifikasi Timses Abadi: Tidak Ada Politik Uang dalam Kampanye Kami
Gibran menyebutkan bahwa tantangan pemerataan fasilitas sekolah dan ketersediaan guru menjadi kendala dalam penerapan zonasi, di samping maraknya perpindahan kartu keluarga (KK) yang terjadi setiap kali musim PPDB berlangsung.
Masyarakat Kabupaten Malang berharap bahwa usulan ini akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga siswa bisa memiliki akses yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Klarifikasi Timses Abadi: Tidak Ada Politik Uang dalam Kampanye Kami
-
Sam HC-Ganis Rumpoko Tegaskan Komitmen Bersih dari Korupsi di Pilkada Kota Malang 2024
-
Seragam Sekolah Gratis, Program Unggulan WALI Raih Dukungan Perindo
-
Pilkada 2024: 7 TPS di Malang Rawan Bencana, Distribusi Logistik Jadi Tantangan
-
Rp50 Ribu per Orang? Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang Abah Anton di Pilwali Malang
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Status Waspada Gunung Semeru: Erupsi Pagi Ini, Hindari Zona Merah Berikut!
-
UMKM Naik Kelas Bersama BRI di Ajang Halal Indo 2025
-
Wali Kota Malang Tolak Jalan-jalan ke Luar Negeri Pakai APBD, Ini Alasannya!
-
Gunung Tertinggi di Pulau Jawa Erupsi 5 Kali, Waspada Bahaya Lahar dan Awan Panas
-
Viral Dosen UIN Malang Maliki Diusir Warga, Ini 5 Fakta Versi Sang Dosen!