SuaraMalang.id - Calon Bupati Malang, Sanusi, secara resmi akan mengusulkan penghapusan sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada pemerintah pusat.
Langkah ini menyusul banyaknya aspirasi yang diterima Sanusi dari masyarakat yang menginginkan sistem zonasi dihapus agar orang tua dan siswa memiliki kebebasan dalam memilih sekolah sesuai harapan.
“Zonasi sebaiknya ditiadakan agar wali murid bisa memilih sekolah yang sesuai untuk anak-anak mereka,” ujar Sanusi, dikutip hari Selasa (12/11/2024).
Menurut Sanusi, salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberi kebebasan memilih sekolah yang mereka inginkan.
“Anak yang dipaksa masuk sekolah yang tidak diinginkan sering kali menjadi tidak termotivasi untuk belajar,” tambahnya.
Jika usulan ini disetujui, Sanusi menyatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengkaji relevansi penghapusan zonasi di Kabupaten Malang.
Jika memang sesuai, Sanusi berencana mengajukan usulan ini secara langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI setelah kembali aktif sebagai Bupati Malang usai cuti kampanye Pilkada.
“Setelah selesai masa cuti, saya akan mengajukan usulan ini secara resmi ke kementerian terkait untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” tegas Sanusi.
Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meminta kepala dinas pendidikan untuk mengkaji ulang kebijakan zonasi dalam PPDB.
Baca Juga: Klarifikasi Timses Abadi: Tidak Ada Politik Uang dalam Kampanye Kami
Gibran menyebutkan bahwa tantangan pemerataan fasilitas sekolah dan ketersediaan guru menjadi kendala dalam penerapan zonasi, di samping maraknya perpindahan kartu keluarga (KK) yang terjadi setiap kali musim PPDB berlangsung.
Masyarakat Kabupaten Malang berharap bahwa usulan ini akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga siswa bisa memiliki akses yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Klarifikasi Timses Abadi: Tidak Ada Politik Uang dalam Kampanye Kami
-
Sam HC-Ganis Rumpoko Tegaskan Komitmen Bersih dari Korupsi di Pilkada Kota Malang 2024
-
Seragam Sekolah Gratis, Program Unggulan WALI Raih Dukungan Perindo
-
Pilkada 2024: 7 TPS di Malang Rawan Bencana, Distribusi Logistik Jadi Tantangan
-
Rp50 Ribu per Orang? Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang Abah Anton di Pilwali Malang
Terpopuler
- Kekayaan Hakim Dennie Arsan Fatrika yang Dilaporkan Tom Lembong: Dari Rp192 Juta Jadi Rp4,3 Miliar
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Agustus: Klaim 3.000 Gems dan Pemain 111
Pilihan
-
Deretan Kontroversi Bella Shofie, Kini Dituduh Tak Pernah Ngantor sebagai Anggota DPRD
-
Menko Airlangga Cari-cari Rojali dan Rohana di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Hanya Isu!
-
Data Ekonomi 5,12 Persen Bikin Kaget! Tapi Raut Wajah Sri Mulyani Datar dan Penuh Misteri!
-
Harus Viral Dulu, Baru PPATK Buka 122 Juta Rekening Nasabah yang Diblokir
-
Profil Bupati Pati Sudewo yang Menaikkan Pajak 250 Persen
Terkini
-
KPR Subsidi BRI Tembus Rp13,79 Triliun: Jadi Penyalur Terbesar FLPP Nasional
-
Layanan Kustodian BRI Diakui Dunia, Raih Penghargaan FinanceAsia 2025
-
5 Dispenser Galon Bawah Terlaris: Ucapkan Selamat Tinggal pada Drama Angkat Galon!
-
Konsisten Terapkan GCG, BRI Ukir Prestasi di Level Internasional ACGS 2024
-
BRI Dukung Pemerintah untuk Salurkan BSU 2025 hingga Rp2,25 Triliun