Bupati Sanusi Berkomitmen Tekan Stunting di Malang Hingga Zero pada 2026

SuaraMalang.id - Angka stunting di Kabupaten Malang mengalami fluktuasi dalam delapan bulan terakhir.

Berdasarkan hasil bulan timbang terbaru pada Agustus 2024, tercatat 9.513 anak atau 6,17 persen dari total 154.292 anak yang diukur mengalami stunting.

Meski demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2023 yang mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Malang sebesar 19,5 persen, turun dari 23 persen pada 2022.

Bupati Malang, H M. Sanusi, menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dengan berbagai upaya, termasuk pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak.

Baca Juga: Kejanggalan Pengadaan Ambulans Mewah di Malang: Spek Berubah, Harga Selangit

“Kami juga terus mengedukasi ibu hamil untuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Sanusi, Selasa (17/9/2024).

Sanusi menargetkan penurunan angka stunting hingga 50 persen pada tahun depan.

“Kami harap bersama kader kesehatan, penderita stunting bisa menurun 50 persen pada tahun depan dan bisa mencapai zero stunting pada 2026,” tambahnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menjelaskan bahwa stunting berkaitan dengan tinggi badan (TB) dan usia anak, serta harus diikuti dengan indikator lain seperti pemenuhan gizi.

“Anak pendek belum tentu stunting, namun pendek bisa menjadi gejala awal adanya masalah tumbuh kembang,” kata Gunawan.

Baca Juga: Ancaman 12 Tahun Penjara untuk Pria yang Perkosa Penyandang Disabilitas di Malang

Indikator utama stunting adalah tinggi badan di bawah rata-rata usia anak serta penurunan kemampuan kognitif.

Namun, karena pengukuran kognitif memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, kategori stunting biasanya hanya didasarkan pada tinggi badan.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menyebutkan salah satu program prioritas adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Koordinasi antara berbagai instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta pemerintah desa menjadi penting dalam pelaksanaan program ini.

“Wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi seperti Pujon, Ngantang, dan Jabung akan menjadi fokus prioritas penanganan,” ujar Didik.

Kontributor : Elizabeth Yati