Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno
Minggu, 17 Maret 2024 | 16:17 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. [ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat]

SuaraMalang.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil Pemilu 2024, di mana suara PDIP hanya mencapai 16% menurut data terakhir Sirekap KPU RI.

Hasto menyebutkan sebulan sebelum pemilu, survei internal partai memprediksi PDIP akan mendapatkan suara antara 21 hingga 24 persen.

Namun, realita pahit harus diterima ketika quick count menunjukkan angka yang hanya 17 persen, jauh di bawah harapan.

Lebih lanjut, Hasto menyoroti bahwa PDIP hanya berhasil memperoleh sekitar 115 kursi di DPR RI, sebuah hasil yang signifikan di bawah target awal partai sebesar 150 kursi.

Baca Juga: Ketua IPW yang Laporkan Ganjar ke KPK Terafiliasi PSI, Hasto: Upaya Bungkam Orang Kritis

Menurutnya, terjadi "kerusakan demokrasi" yang diawali dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo, yang berujung pada serangkaian intimidasi terhadap anggota partai, kepala daerah, dan struktur PDIP.

 "Memang terjadi sesuatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi,” kata Hasto. 

Hasto menambahkan bahwa selain intimidasi, ada "operasi dari hulu ke hilir" yang dilakukan, menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara untuk mengubah peta politik.

Hal ini menyebabkan PDIP mendapatkan persentase suara yang lebih rendah dari yang diharapkan.

Dia juga menyoroti dampak negatif dari politisasi bantuan sosial (bansos) yang totalnya mencapai Rp496 triliun terhadap preferensi pemilih.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Pemilu 2024 Mirip Kombinasi Pemilu 1971 dan 2009

"Operasi politik tidak hanya ditujukan kepada pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud, tetapi PDIP sebagai partai pun merasakan tekanan yang sama di lapangan," kata Hasto, dikutip hari Minggu (17/3/2024).

Selain itu, Hasto mengkritik pengerahan aparat negara yang seharusnya bersikap netral, termasuk TNI, polisi, dan menteri-menteri dengan kekuatan struktural, seperti Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Investasi, yang dianggap ikut serta dalam kegiatan elektoral.

Dengan situasi ini, PDIP merasa perlu mengambil langkah reflektif untuk mengevaluasi hasil pemilu dan merumuskan strategi kedepan dalam menghadapi tantangan politik yang ada.

Kontributor : Elizabeth Yati

Load More