SuaraMalang.id - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, mengkritik keras penyelenggaraan Pemilu 2024, menyatakan bahwa jika praktik manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim berlanjut, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk mengadakan pemilu.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jumat (16/2/2024), Aria Bima mengungkapkan kekecewaannya atas berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 yang, menurutnya, tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Aria Bima menyoroti kerancuan dalam sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu sebagai preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.
"Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai," ungkap Aria.
Dia juga mengatakan, betapa proses pemilu yang manipulatif dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, baik di pusat maupun daerah, merusak esensi demokrasi.
Kritik Aria juga menyentuh pada politisasi bantuan sosial, subsidi pupuk, dan intimidasi terhadap aparat desa melalui dana desa, yang menurutnya merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan nilai kampanye, debat, dan kerja keras tim dari setiap pasangan calon.
"Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," katanya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penutupan tahapan pemilu yang dianggap tidak profesional.
Menurut Aria, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang dinilainya buruk dan hanya menjadi ajang pemborosan uang negara sementara kualitas demokrasi tercoreng.
Dia mempertanyakan relevansi pemilu dalam kondisi saat ini, di mana manipulasi dan ketidaknetralan pemerintah menjadi dominan.
Baca Juga: AS Belum Mau Ucapkan Selamat ke Prabowo, Gedung Putih: Kami Menghormati Demokrasi
"Saya merasa tidak perlu lagi ada Pemilu, bahkan Pilkada juga tidak perlu," kata Aria Bima, mengajak refleksi atas pentingnya integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu demi menjaga demokrasi.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
AS Belum Mau Ucapkan Selamat ke Prabowo, Gedung Putih: Kami Menghormati Demokrasi
-
Mahfud MD Jelaskan Pernyataan soal 'Pihak yang Kalah Selalu Bilang Pemilu Curang'
-
Unggul Quick Count, Prabowo-Gibran Dipuji karena Tetap Rendah Hati
-
Gibran Klaim Kader-kader PDIP Beri Selamat ke Dirinya
-
Kubu Anies-Muhaimin Masih Yakin Hakulyakin Pilpres 2024 Bakal 2 Putaran
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Modus Program UMKM, 227 Warga Malang Terpikat Sandiwara ASN Gadungan
-
Ribuan Aset Daerah di Malang Dipatok Target Sertifikasi Demi Cegah Mafia Lahan
-
Maut di Sumberpucung Malang: Pengendara Motor Tewas Tertimpa Truk Tetes Tebu
-
Drama Evakuasi Pendaki Ilegal Gunung Semeru yang Berakhir di Tangan Hukum
-
Singo Edan Kian Garang: Hansamu Yama Resmi Menetap, Si Anak Hilang Kembali Pulang