SuaraMalang.id - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, mengkritik keras penyelenggaraan Pemilu 2024, menyatakan bahwa jika praktik manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim berlanjut, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk mengadakan pemilu.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jumat (16/2/2024), Aria Bima mengungkapkan kekecewaannya atas berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 yang, menurutnya, tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Aria Bima menyoroti kerancuan dalam sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu sebagai preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.
"Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai," ungkap Aria.
Dia juga mengatakan, betapa proses pemilu yang manipulatif dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, baik di pusat maupun daerah, merusak esensi demokrasi.
Kritik Aria juga menyentuh pada politisasi bantuan sosial, subsidi pupuk, dan intimidasi terhadap aparat desa melalui dana desa, yang menurutnya merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan nilai kampanye, debat, dan kerja keras tim dari setiap pasangan calon.
"Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," katanya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penutupan tahapan pemilu yang dianggap tidak profesional.
Menurut Aria, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang dinilainya buruk dan hanya menjadi ajang pemborosan uang negara sementara kualitas demokrasi tercoreng.
Dia mempertanyakan relevansi pemilu dalam kondisi saat ini, di mana manipulasi dan ketidaknetralan pemerintah menjadi dominan.
Baca Juga: AS Belum Mau Ucapkan Selamat ke Prabowo, Gedung Putih: Kami Menghormati Demokrasi
"Saya merasa tidak perlu lagi ada Pemilu, bahkan Pilkada juga tidak perlu," kata Aria Bima, mengajak refleksi atas pentingnya integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu demi menjaga demokrasi.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
AS Belum Mau Ucapkan Selamat ke Prabowo, Gedung Putih: Kami Menghormati Demokrasi
-
Mahfud MD Jelaskan Pernyataan soal 'Pihak yang Kalah Selalu Bilang Pemilu Curang'
-
Unggul Quick Count, Prabowo-Gibran Dipuji karena Tetap Rendah Hati
-
Gibran Klaim Kader-kader PDIP Beri Selamat ke Dirinya
-
Kubu Anies-Muhaimin Masih Yakin Hakulyakin Pilpres 2024 Bakal 2 Putaran
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
BRI Resmi Buka Pengusaha Muda BRILiaN 2025, Dorong Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Indonesia
-
Saldo DANA Gratis Emergency: Isi Pulsa & Kuota Langsung Bisa Masuk Dompet Digital
-
Nikmati Kemudahan Beli Tiket Konser Bryan Adams 2026 Lewat BRImo, BRI Suguhkan Layanan Menarik
-
DANA Kaget: Booster Belanja Awal Bulanmu! Klaim Sekarang, Langsung Cair
-
Kinerja Kinclong, BRI Bakal Buyback Rp 3 Triliun Saham