Angka Kemiskinan Ekstrem di Jember Turun Tinggal 1 Persen, Bupati: Tapi Masih Banyak

SuaraMalang.id - Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini mengalami penurunan. Pembangunan di Kabupaten Jember sudah berada di jalur yang tepat.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jember berkurang dari 41.090 jiwa atau 1,66 persen dari jumlah penduduk pada 2021 menjadi 26.790 jiwa atau 1,08 persen tahun ini. Sebagai perbandingan, persentase jumlah penduduk ekstrem miskin di Bondowoso 1,49 persen, di Situbondo 0,87 persen, Lumajang 1,29 persen, Banyuwangi 0,99 persen.

“Alhamdulillah, angka kemiskinan kita mulai menurun. Tapi masih banyak. Ini menjadi motivasi bagi kami, bahwa apa yang kami lakukan sudah berada di relnya. Tinggal melakukan percepatan dan memeratakan (pertumbuhan ekonomi positif) lagi,” kata Bupati Hendy Siswanto, Selasa (1/11/2022), dilansir BeritaJatim.com--jaringan SuaraMalang.id.

Kuncinya ada pada daya beli masyarakat. “Pasar-pasar di daerah-daerah harus bergerak bersama-sama. Kalau semua difokuskan masuk ke kota, tentu implikasinya zona area (transaksi ekonomi) tidak terlalu luas,” kata Hendy.

Baca Juga: Raih Penghargaan Perlindungan Nelayan, Bupati Jember: Kami Tidak Berpuas Diri

Setelah memperbaiki sebagian besar infrastruktur jalan, Hendy ingin menghidupkan pasar-pasar di desa. “Biar di situ ada transaksi ekonomi. Posisi kita sekarang peringkat ke-21 di Jatim. Saya target pada 2023, bisa lebih ada daya ungkit lagi,” katanya.

Tahun 2023 adalah tahun ekonomi kerakyatan di Jember. “Selama satu tahun penuh harus ada transaksi ekonomi produk lokal kita. Saling membeli. Local wisdon kita harus dipacu betul. Itu harus dimulai dari pemangku kebijakan, mulai dari tingkat kabupaten hingga RT dan RW bergerak bersama-sama,” kata Hendy.

Bagaimana dengan ancaman resesi ekonomi tahun depan? “Saya tidak terlalu khawatir, asalkan kita berkomitmen sama-sama APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kita menjadi stimulan. APBD harus kami mulai paling lambat 5 Januari 2023 sudah tanda tangan kontrak (pekerjaan). Mereka (rekanan) bisa ambil down payment (uang muka) dan ini bisa menggerakkan ekonomi kita,” kata Hendy.

Tujuh puluh organisasi perangkat daerah harus membuat kegiatan yang berdampak ekonomi. “Tidak harus memakai APBD, tapi memakai swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat harus digerakkan bersama. Contoh: kerja bakti, lomba-lomba, menggerakkan anak-anak belajar di luar sekolah. Transaksi ekonomi akan terjadi. Ada kegiatan yang bersifat massif dan melibatkan usaha mikro kecil menengah,” kata Hendy.

Baca Juga: Malam-Malam Bau Bangkai, Warga Kaliwates Jember Dibuat Resah Kemunculan 3 Bunga Rafflesia