DPC PPP Mojokerto Digugat Kadernya di DPRD Senilai Rp 10 Miliar Kasus Penipuan

SuaraMalang.id - Badai kembali menerjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bukan hanya di tingkat DPP, namun di DPC pun semikian. Kali ini terjadi di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ( Jatim ).

Mustakim, seorang kader sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PPP menggugat pengurus partai tingkat kabupaten (DPC) uang senilai Rp 10 miliar. Mustakim merasa ditipu oleh para pengurus DPC tersebut.

Ia menyetor sejumlah uang agar tidak diganti atau masuk Pergantian Antar Waktu (PAW). Penasehat Hukum Mustakim, M. Gati, mengatakan gugatan kerugian kliennya akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu dekat.

"Insya Allah hari Senin kami akan lakukan gugatan ke PN Negeri Mojokerto. Kami menuntut kerugian materiil dan immateriil sebesar 10 Milyar kepada DPC PPP Kabupaten Mojokerto," ungkap Gati dikutip dari suaraindonesia.co.id jejaring media suara.com, Jumat (9/9/2022).

Menurutnya, ada tiga pejabat di tubuh partai berlambang kabah ini yang paling bertanggung jawab. Pertama, ketua Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto, Arif Winarko. Kedua, Wakil Ketua Bidang Fungsional OKK 1, Akhnu Afandi. Dan ketiga, Wakil Ketua Bidang Fungsional OKK 3, Suhadak Andi Purwono.

"Ketiga pejabat di DPC PPP ini paling bertanggung jawab. Sudah kami laporkan ke polres Mojokerto terkait pemerasan kepada klien kami," ujar Gati.

Gati menegaskan, bukti-bukti transfer dan chat pemerasan sudah ia serahkan kepada kepolisian. Selain itu, hari ini ia menambahkan bukti-bukti yang sudah ada.

Ketika ditanya tentang surat pernyataan pengunduran diri kliennya, ia mengatakan hal itu tidaklah benar. Ia meyakini bahwa ada pernyataan pengunduran diri yang dikarang oleh orang lain.

"Tidak benar kalau klien kami menandatangani surat pengunduran diri. Ini pasti karangan orang lain," katanya menambahkan.

Baca Juga: Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Motor Saat Bersepeda di Jalan Raya Mojokerto

Pengacara dari Surabaya ini juga menyayangkan sikap partai yang tidak sesuai prosedur dalam proses pemberhentian. Proses pemberhentian kliennya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Tidak hanya itu, kliennya tidak pernah menerima surat pemberitahuan karena belum terima SK pemberhentian.

"Proses pemberhentian sebagai kader PPP serta sekarang dalam proses pemberhentian sebagai anggota dewan dari PPP tanpa prosedur, terkesan dipaksakan," kata Gati, SH.

Menurutnya selama menjabat sebagai wakil rakyat, Mustakim tidak pernah menyalahi AD/ART atau aturan parpol lainnya. Ia menjalankan kewajiban sebagai kader partai berlambang ka'bah tersebut seperti membayar iuran partai dan kompensasi partai.

"Selama ini kliennya sudah menjalankan kewajiban partai, termasuk menjalankan secara baik iuran dan kompensasi partai," katanya.

Sementara itu, Sudah 10 hari sejak Senin (29/8/2022) dilaporkan namun masih belum ada konfirmasi dari DPC PPP Kabupaten Mojokerto.