Mahkamah Konstitusi Menolak Semua Gugatan Uji Materi UU Pers No 40 Tahun 1999

SuaraMalang.id - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan uji materi Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 19999 tentang Pers seluruhnya. Gugatan ini dimohonkan oleh tiga orang.

Para pemohon uji materi ini antara lain: Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka memohon agar MK menyatakan Pasal 15 ayat 2 UU Pers bertentangan dengan konstitusi.

Sementara putusan MK sendiri menyatakan kalau UU No 40 Tahun 19999 tentang Pers tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman, dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers, Dewan Pers Senang

Sebelumnya, para pemohon ini berargumen keberadaan Pasal 15 ayat 2 UU Pers menjadi dasar Dewan Pers untuk memonopoli pembuatan peraturan pers. Sehingga, ketiganya menilai pasal tersebut harus dibatalkan.

Argumentasi pemohon dibantah oleh MK. Pada putusannya, MK menyatakan Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama pembentukan peraturan organisasi konstituen pers tanpa ada intervensi baik dari Pemerintah maupun Dewan Pers sendiri.

MK juga menilai fungsi memfasilitasi yang dijalankan Dewan Pers sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Sehingga, tuduhan monopoli yang diarahkan kepada Dewan Pers tidak berdasar.

"Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar," kata Usman.

Para pemohon juga mempersoalkan ketentuan mengenai Uji Kompetensi Wartawan (UKW). MK pun menyatakan tudingan tersebut merupakan persoalan konkret, tidak terkait dengan norma. Selain itu, persoalan tersebut juga sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2019.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pers, Ini Alasannya

Terkait kebebasan pers yang tertuang dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5, MK menyatakan keduanya tidak melanggar prinsip pers yang bebas. Bahkan dua pasal tersebut tidak membatasi kebebasan dalam berserikat dan menyampaikan pendapat.