Kelangkaan Solar Subsidi di Lamongan, Ratusan Kapal Nelayan Berhenti Melaut

SuaraMalang.id - Ratusan nelayan tak bisa melaut akibat kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar di Lamongan, Jawa Timur. Kondisi ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir.

Sejumlah kapal terparkir di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan imbas dari kelangkaan solar subsidi.

“Solar langka selama dua pekan terakhir. Akibatnya ratusan kapal nelayan di Pelabuhan Brondong tidak dapat melaut,” ujar Darlin, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lamongan, mengutip dari Beritajatim.com, Jumat (12/8/2022).

Padahal, menurut Darlin, kondisi cuaca saat ini sedang bagus untuk melaut. Kini, para nelayan setempat pun banyak yang mengganti aktivitas melautnya dengan memperbaiki jaring maupun peralatan melaut lainnya.

Baca Juga: Nelayan di Sumut Nyambi Jadi Pengedar Sabu Dijemput Polisi

Darlin sangat menyayangkan terjadinya kelangkaan solar ini. Ia bahkan menilai, jika pemerintah masih lamban dalam menyikapi permasalahan nelayan tersebut.

“Kami meminta kepada pemerintah atau pejabat terkait untuk turun lapangan, melihat langsung kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini,” tandasnya.

Lebih jauh, Darlin menduga bahwa kelangkaan solar subsidi ini karena ada oknum yang sengaja main curang. “Solar bersubsidi ini harus tepat sasaran. Perlu dikawal. Jangan sampai ada penyimpangan dengan malah dijual ke perusahaan atau untuk proyek tertentu,” tukasnya.

Tak cukup itu, Darlin berpandangan, kelangkaan dan mahalnya harga BBM nelayan disebabkan kurangnya kuota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kapal penangkap ikan saat ini.

“Kemungkinan formula perhitungan dan penentuan alokasi BBM, yakni solar untuk kegiatan perikanan tangkap tidak berdasarkan jumlah data kapal yang yang sebenarnya,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Gagal Diberi Hadiah Mutiara Melo Oranye Seharga Rp4,8 Miliar Oleh Nelayan Mempawah

Dengan begitu, data ini bisa menjadi masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan oleh KKP. Akibatnya, terjadi gap antara kebutuhan dan alokasi BBM bagi kegiatan perikanan tangkap termasuk, BBM bersubsidi.