Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Selasa, 21 Juni 2022 | 19:51 WIB
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdus Salam Shohib terkaik pencekalan Mardani Maming. [Timesindonesia.co.id]

SuaraMalang.id - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Salam Shobib menegaskan perkara yang menjerat Mardani H Maming tak ada sangkut paut dengan NU.

"Ini masalah personal, tidak ada kaitannya dengan organisasi NU. Tidak boleh menggunakan jamiyyah (organisasi) sebagai bumper kasus hukum," kata Gus Shohib mengutip dari Timesindonesia.co.id, Selasa (21/6/2022).

Momentum ini, lanjut Gus Shohib, harus menjadi momentum bagi PBNU untuk muhasabah (koreksi diri) dan bersih-bersih internal.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf turut berkomentar tentang pencekalan oleh KPK terhadap Mardani Maming.

Baca Juga: Bendum PBNU Mardani Maming Merasa Dikriminalisasi, KPK: Jangan Hembuskan Opini Tanpa Landasan Argumentasi

Gus Yahya, panggilan akrab Ketum PBNU, mengaku akan lebih dulu mempelajari detail kasus korupsi yang menjerat Bendum PBNU  Mardani H Maming sebelum menentukan sikap.

"Kami sudah mendengar kabar itu. Akan tetapi kami akan pelajari dulu nanti, ya, karena ini baru hari ini. Sekarang kami kan belum mengetahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya. Kami akan pelajari nanti," kata Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, apabila kasus telah dipelajari dan diketahui secara pasti duduk perkaranya, PBNU akan memberikan pendampingan hukum sebagaimana mestinya.

Gus Yahya juga mengatakan, PBNU akan menggelar konferensi pers sesuai norma-norma yang ada, baik secara hukum maupun dalam konteks norma internal PBNU.

"Jadi kami akan konferensi pers nanti sebagaimana mestinya menurut norma-norma yang ada, baik secara hukum maupun dalam konteks norma internal PBNU," tambah Gus Yahya.

Baca Juga: KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Dugaan Keterlibatan Bendum PBNU Mardani Maming dalam Kasus Korupsi

Sementara Mardani H Maming menyatakan bahwa pencekalannya ke luar negeri oleh KPK merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya yang dilakukan mafia hukum.

Load More