Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Taufiq
Minggu, 19 Juni 2022 | 06:05 WIB
Para pengunjuk rasa dengan membawa tongkat berjalan di stasiun kereta api saat memprotes "skema Agnipath" pemerintah untuk merekrut personel angkatan bersenjata, di Patna, negara bagian Bihar, India, 17 Juni 2022. (ANTARA/Reuters/Stringer/as)

SuaraMalang.id - Akhir-akhir ini negara India terus dilanda kerusuhan panjang di era kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Setelah kerusuhan SARA berkepanjangan akibat kebijakannya yang dinilai mendiskreditkan ummat Islam, sampai kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh politisi lokal hingga beberapa kasus lainnya.

Terbaru, India kembali membara gara-gara demonstrasi menentang kebijakan perekrutan militer dengan waktu singkat.

Untuk menanggulangi kerusuhan ini, pemerintah India menangguhkan layanan Internet di sejumlah wilayah dan memblokir platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp.

Baca Juga: Retno Marsudi Bahas Isu Penghinaan Nabi Muhammad Saat Bertemu Menlu India: Politikus Itu Sudah Diberhentikan

Pembatasan dan pemblokiran ini dilakukan di 15 dari 38 distrik di Bihar. Demikian disampaikan pejabat senior kepolisian Sanjay Singh.

Dalam aksi-aksi protes di negara bagian itu pekan ini, para pengunjuk rasa membakar kereta dan bus untuk mengungkapkan kemarahan.

Seorang pengunjuk rasa tewas dan belasan lainnya terluka dalam serangkaian protes di beberapa wilayah India.

Massa menentang kebijakan baru Perdana Menteri Narendra Modi untuk merekrut tentara dengan masa dinas singkat.

Sistem perekrutan bernama Agnipath (jejak api) itu akan menerima lebih banyak orang di kemiliteran dengan kontrak empat tahun.

Baca Juga: Respons Atas Pernyataan Politisi India, Ini 5 Fakta Demo Bela Nabi Muhammad di Kedubes India

Tujuannya agar rata-rata usia tentara India yang berjumlah 1,38 juta orang dapat diturunkan dan anggaran pensiun dapat dipangkas, kata pemerintah.

Massa turun ke jalan-jalan di Bihar, Telangana, Uttar Pradesh dan Bengal Barat untuk memprotes rencana itu.

Para pemrotes yang kebanyakan pemuda mengatakan rencana itu akan membatasi kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan tetap di angkatan bersenjata.

Pekerjaan tetap memberikan jaminan gaji, pensiun dan manfaat lain.

Di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, polisi telah menangkap sedikitnya 250 orang. Sejumlah demonstran menuduh polisi bertindak berlebihan.

Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengimbau para pemuda untuk mendaftarkan diri berdasarkan skema baru itu.

Kepala staf angkatan laut pada Jumat mengatakan protes itu di luar perkiraan dan mungkin diakibatkan oleh misinformasi tentang sistem perekrutan yang baru.

"Saya tidak mengira ada protes seperti ini," kata Laksamana R. Hari Kumar kepada stasiun TV ANI.

"(Sistem perekrutan) ini adalah transformasi manajemen sumber daya manusia terbesar yang pernah terjadi di militer India," katanya. ANTARA

Load More