Update Kasus Pedagangan Manusia Mami Ambar di Lumajang, Bupati dan Kepala PN Pantau Langsung Sidang

SuaraMalang.id - Kasus perdagangan manusia (human trafficking) dengan terdakwa Mami Ambar terus menggelinding di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang.

Kasus ini membetot perhatian warga setempat. Bahkan pemerintah kabupaten (Pemkab) menaruh perhatian serius terhadap persoalan itu dan akan mengawalnya sampai selesai.

Hal ini ditegaskan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Bupati dan kepala pengadilan negeri sama-sama hadir dalam proses persidangan tersebut.

"Sebagai upaya memberikan perlindungan pada perempuan dan anak, kami mengawal jalannya proses hukum kasus perdagangan anak di Lumajang," katanya dikutip dari Antara, Rabu (08/06/2022).

Baca Juga: Tok! Mami Ambar Mucikari Asal Lumajang Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar

Bupati Lumajang bersama Ketua Pengadilan Negeri Lumajang dan Kepala Kejari Lumajang menghadiri persidangan kasus perdagangan manusia di Pengadilan Negeri Lumajang, Selasa (7/6).

Menurutnya Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar perdagangan manusia di Lumajang dengan tersangka Nesi alias Mami Ambar pada November 2021.

"Kasus itu yang menjadi perhatian bersama karena ada perdagangan anak, tidak sekedar Mami Ambar menjadi muncikari prostitusi tetapi ada perdagangan anak yang meresahkan masyarakat," tuturnya.

Ia menjelaskan kasus tindak pidana perdagangan manusia terlebih untuk praktek prostitusi patut dihentikan karena bertentangan dengan nilai agama dan nilai kesusilaan.

"Oleh karena itu, kami bersama jajaran kepolisian, pengadilan negeri, kejaksaan negeri maupun instansi terkait memandang perlu penanganan preventif hingga pengawalan pada proses hukum," katanya.

Baca Juga: Sindikat Human Trafficking Dibongkar Polres Sukabumi, 13 Perempuan Bakal Dijual Pelaku ke Timur Tengah

Dalam sidang lanjutan dengan agenda tuntutan tersebut, terdakwa Mami Ambar dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan 10 tahun penjara dan denda Rp120 juta subsider 6 bulan kurungan, serta harus membayar restitusi korban mencapai Rp1 miliar.