Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Selasa, 22 Maret 2022 | 17:01 WIB
Demo HMI Cabang Malang di depan DPRD Kota Malang menuntut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya akibat persoalan minyak goreng, Selasa (22/3/2022). [Suara.com/Bob Bimantara Leander]

SuaraMalang.id - Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (22/3/2022). Mereka menyerukan pencopotan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akibat kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.

Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian lantaran pimpinan DPRD Kota Malang tak kunjung menemui massa aksi. 

Koordinator lapangan aksi demo, Rahmat Madubun menjelaskan, permintaan untuk bertemu ketua DPRD Kota Malang itu untuk mendengarkan dua aspirasi, yakni pencopotan Mendag Muhammad Lutfi dan juga untuk transparansi anggaran pokok-pokok pikiran  (pokir) anggota dewan.

"Kami ingin bertemu pimpinan dewan tapi hingga kini tidak ketemu. Kami ingin bertemu langsung," tutur dia di sela-sela unjuk rasa.

Baca Juga: Pimpinan DPR Heran Mendag Lutfi Gembar-gembor soal Mafia Minyak Goreng: Langsung Tangkap Aja, Kenapa Sih?

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Malang fraksi PDIP, Harvard Kurniawan sempat berdialog namun massa aksi tidak puas jika belum bertemu pimpinan dewan.

Dorong-dorongan antar massa aksi pun terjadi untuk menrobos pagar gedung DPRD yang dijaga kepolisian.

"Kami ingin bertemu pimpinan langsung," tutur dia.

Sementara itu, tuntutan untuk mencabut Menag Muhammad Lutfi ini ditengarai kebijakan terhadap minyak goreng. Rahmat menyebut kebijakan untuk mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14 ribu di pasaran itu tidak pro kepada rakyat.

"Dan buktinya ada dua ibu-ibu meninggal karena antrean panjang. Itu yang menjadikan kami ingin Mendag dicopot," ujarnya.

Baca Juga: S3 Marketing Nih! Penjual Nasi Goreng Ini Juga Jual Motor di Buku Menu Rumah Makannya

Sementara untuk anggaran pokir DPRD Kota Malang dijelaskannya karena berdasarkan temuannya ada salah satu anggota dewan yang anggaran pokir terlalu besar.

"Kami ingin transparansi pokir. Kami kroscek, ada KPK datang ke DPR. Ada indikasi dana membludak karena satu anggota DPRD Kota Malang anggaran pokirnya terlalu besar. Dan ini kami ingin menanyakan," tutupnya.

Tak berlangsung lama, Made pun menyanggupi pertemuan dengan massa aksi. Sejumlah perwakilan massa aksi masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Kemudian sampai saat ini Made dengan massa aksi sedang audiensi.

Kontributor : Bob Bimantara Leander

Load More