SuaraMalang.id - Pengamat politik Universitas Jember Agung Purwanto menilai wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan dalih partai politik untuk menaikkan posisi tawar dalam Pemilu Presiden 2024, dan justru dipertanyakan urgensinya terkait penundaan tersebut.
"Alasan terjadinya pandemi COVID-19 yang masih melanda terbantahkan dengan pelaksanaan Pemilu 2020 yang sukses digelar dengan penerapan protokol kesehatan," katanya, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/3/2022).
Kemudian, kata dia lagi, alasan penurunan perekonomian juga dipertanyakan, karena sepanjang tahun 2021 tercatat perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 3,69 persen.
"Artinya, alasan penundaan Pemilu Serentak 2024 yang disampaikan para elite parpol bukanlah alasan yang sebenarnya, namun terdapat maksud politik pada usulan itu," ujarrnya lagi.
Mencermati pimpinan parpol pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dapat dikatakan sebagai partai politik anggota koalisi partai yang memerintah (ruling party).
Namun, ketiganya berada pada posisi middle power, sementara major power dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Sederhananya, ketiga partai politik tersebut hanya berpeluang sebagai calon wakil presiden dengan calon Presiden dari major power, sehingga waktu dua tahun dirasa tidak cukup untuk melakukan lobi politik dan meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan “posisi aman” sebagai cawapres," katanya lagi.
Agung mengatakan sebenarnya waktu dua tahun dirasa cukup jika tidak terjadi hal yang krusial pada major power koalisi partai yang memerintah. Elektabilitas dari model dinasti yang direncanakan oleh major power dari koalisi partai yang memerintah dengan PKB dan Golkar berada di dalamnya, tidak sejalan dengan kenyataan perilaku pemilih di lapangan.
"Hasil dari 25 lembaga survei tentang elektabilitas kandidat presiden menyebutkan bahwa 17 lembaga survei menunjuk Prabowo Subianto tertinggi dipilih oleh responden," ujar dosen FISIP Unej itu.
Baca Juga: Cak Imin Didukung Mahasiswa Banten Nyalon Presiden 2024, Ini Alasan Dibalik Dukungan Mereka
Sedangkan Ganjar Pranowo dari major power koalisi partai yang memerintah tertinggi dipilih responden pada 4 lembaga survei dan itu pun kurang 20 persen, padahal major power pada koalisi partai yang memerintah menginginkan politik dinasti, artinya bukan Ganjar Pranowo.
"Akan menjadi berat bagi middle power untuk menaikkan elektabilitas ketua partainya di satu sisi dan dihadapkan harus bekerjasama dengan kandidat presiden yang kurang kuat elektabilitasnya," ujarnya.
Ia menjelaskan gagasan paling pragmatis adalah swing dalam berkoalisi. Elektabilitas Ketua Partai Golkar dan juga elektabilitas Ketua Partai PKB akan menjadi modal pada posisi tawar kepada ketua partai yang juga sebagai major power eks koalisi oposisi.
"Nah pada upaya mencari jalan untuk 'pasang dua kaki' antara berada dalam koalisi partai memerintah atau pragmatis melakukan swing itulah, waktu dua tahun itu dirasa tidak cukup," katanya pula.
Tag
Berita Terkait
-
PDI Perjuangan Tegaskan Lagi Sikap Menolak Penundaan Pemilu 2024
-
Klaim Elektabilitas Partai Cukup Bagus, PKB Pede Raih 100 Kursi DPR pada Pemilu 2024
-
Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Muhaimin Iskandar: Bagus, Memang Harus Dicabut
-
Pemilu 2024 Ditunda Bukan Masalah Mudah tapi Tidak Mustahil, Jokowi Sempat Undur Pilkada Serentak
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Suzuki Dibawah Rp 100 Juta: Irit, Murah, Interior Berkelas
- 6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Juli 2025
- 5 Serum Viva untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun Keatas, Hempaskan Penuaan Dini
- Klub Presiden Prabowo Subianto Garudayaksa FC Mau Rekrut Thom Haye?
- 10 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga untuk 8 Penumpang: Murah, Nyaman, Irit
Pilihan
-
Blak-blakan! Jokowi Ungkap Tujuan Perubahan Lambang PSI dari Mawar ke Gajah
-
Catut RANS Entertainment, Penipuan Bisnis Kecantikan di Pekanbaru Rugikan Rp6,8 Miliar
-
Baru Dilantik Kurang dari Dua Bulan, Bos Pajak Sudah Pecat 7 Pegawai
-
Sah! Pemerintah Mulai Pungut Pajak dari Pedagang E-commerce
-
Sri Mulyani Mulai Sasar Makanan Ringan Bernatrium, Siap-siap Kena Cukai!
Terkini
-
Pemkot Malang Tunggu Regulasi Soal Aktivitas Sound Horeg
-
Waspada! Kenali 8 Tanda Ponsel Disadap, Baterai Boros dan HP Lemot Jadi Sinyal Utama
-
Tips Aman Transfer Uang Online: Lindungi Diri dari Ancaman Penipuan Digital
-
Fenomena Sound Horeg di Malang: Antara Kebanggaan Komunitas dan Kontroversi
-
7 Rekomendasi Tempat Wisata Edukatif di Bali untuk Anak SD: Liburan Seru dan Murah