Cegah Penimbuan Minyak Goreng di Jatim, Gubernur Khofifah Minta Perketat Pendistribusian

SuaraMalang.id - Pemerintah daerah di Jawa Timur diminta perketat distribusi minyak goreng. Tujuannya untuk mencegah praktik penimbunan minyak goreng oleh pihak tak bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memantau pelaksanaan operasi pasar minyak goreng murah di Bangkalan, Senin (28/2/2022).

"Pemerintah telah menetapkan minyak goreng ini dalam satu harga yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, kita mengajak kepada pemda untuk betul-betul mengawasi peredaran minyak goreng ini," katanya seperti diberitakan Antara.

Gubernur Khofifah datang ke lokasi pasar murah minyak goreng yang digelar di halaman kantor UPT Dispenda Jawa Timur itu didampingi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah sempat berdialog dengan sejumlah warga yang membeli minyak goreng murah tersebut.

Sementara, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur atas kepedulian yang bersangkutan bersedia datang dan ikut memantau pelaksanaan pasar murah di Bangkalan.

Ra Latif sapaan karib Bupati Abdul Latif Amin Imron menjelaskan, pihaknya telah berupaya untuk mengatasi kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng di pasar.

Beberapa waktu lalu Pemkab Bangkalan telah melaksanakan operasi pasar murah minyak goreng di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

"Setiap kecamatan telah kami droping sebanyak 2.200 liter minyak goreng. Sehingga total minyak goreng yang kami droping di 18 kecamatan melalui operasi pasar murah minyak goreng sekitar 39. 600 liter dengan harga Rp14.000 per liter," katanya.

Baca Juga: Prabowo Subianto Beri Buku dan Keris pada Khofifah Indar Parawansa, Bakal Berpasangan di Pilpres?

Bupati berharap melalui operasi pasar ini, kebutuhan minyak goreng masyarakat dapat terpenuhi dan dapat memukul turun harga minyak yang ada di pasaran sehingga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.