Kusmiyanto mengatakan, persoalan pupuk lex specialis. Jadi untuk penerapannya di luar KUHP. Ada undang-undang tersendiri mengatur persoalan tersebut.
"Penyelidikan untuk mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti yang ada. Jadi jangan sampai ada pemikiran diamankan lalu dipulangkan, mungkin ada yang lain-lain. Toh kalau nanti dinyatakan mencukup bukti-bukti baru ditingkatkan ke penyidikan," ujarnya.
Saat memasuki proses penyidikan, Kusmiyanto mengatakan, tidak ada kewajiban untuk menahan pelaku. Sementara unsur penahanan pelaku dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Tapi kalau penyidik yakin tidak akan ada hal seperti itu, tidak perlu dilakukan penahanan.
"Untuk memenuhi unsur-unsur perkara di KUHAP juga diatur di pasal 184. Penahanan juga ada aturannya untuk (tindak pidana) yang ancaman hukumannnya di atas lima tahun penjara," katanya menegaskan.
Berita Terkait
-
Cewek Cantik Ini Ikut Diringkus Dalam Pesta Narkoba di Jember, Sempat Mau Kabur
-
DPR Minta Kementan Benahi Data Petani Penerima Pupuk Bersubsidi
-
Dua Pemilik Kios Pupuk di Tangerang Dibekuk, Selewengkan Pupuk Bersubsidi Hingga Sebabkan Kerugian Negara Rp30 Miliar
-
5 Rekomendasi Tempat Wisata yang Hits di Jember
-
Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Penyelewengan Pupuk Bersubsidi yang Rugikan Petani dan Negara Rp 30 Miliar
Terpopuler
- Dapat Warisan PR Karhutla, Menko Polkam Dudung Siap Terjun Langsung ke Lokasi
- 4 Rekomendasi Pelembap Viva untuk Kulit Kering, Bantu Perbaiki Skin Barrier
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
-
Disaksikan Andi Gani dan Perwakilan Buruh, DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU
Terkini
-
Nasib Tragis Mantan Kepala SMPN 18 Malang: Dicopot Jabatan Kini Kasusnya Naik Penyidikan
-
Lewat BRILink Agen, BRI Dorong Inklusi Keuangan Warga Pelangiran di Wilayah Perairan Provinsi Riau
-
PELOPOR BRI 2026 Perkuat Komitmen BRI Bangun Ekosistem Antikorupsi
-
Motor Mahasiswa Raib 'Distep' Maling, Pelaku Kena Jebak Pas Mau COD
-
BRI Peduli Sahabat Disabilitas Dorong Kesempatan Kerja Setara lewat Pelatihan