SuaraMalang.id - Malang Corruption Watch (MCW) menyebut adanya dugaan praktik korupsi yang menyebabkan Kota Batu diterjang banjir bandang pada Kamis (4/11/2021). Dugaan itu berdasarkan laporan adanya 72 bangunan yang berdiri tanpa izin di Kota Batu.
Melalui unggahan akun instagram @mcwngalam, dijelaskan bahwa desa yang menjadi lokasi banjir yang pada Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah berada dalam kawasan hutan lindung.
"Terjadinya bencana banjir di kawasan yang (seharusnya) lestari adalah bukti ketidakmampuan @pemkotbatu_official dalam menjaga kawasannya," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Menurut catatan MCW, terdapat banyak sekali kejanggalan terutama dalam kebijakan pemberian izin di kawasan yang bukan peruntukannya, maupun penegakan terhadap bangunan yang belum mempunyai izin tetapi sudah berdiri.
Baca Juga: Banjir Bandang Kota Batu Terkini, Satu Korban Ditemukan Meninggal
MCW juga menyebut, data dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tentang 72 bangunan yang berjalan pada sektor niaga, berdiri di kawasan bukan peruntukannya, serta belum pula memiliki izin dapat menjadi bukti kuat bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu lebih mementingkan pembangunan daripada kelestarian alam.
Selain itu, lanjut MCW, data dari Walhi Jatim tentang jumlah sumber mata air serta daerah resapan hujan yang menyusut pesat juga dapat memperkuat argumen ini.
Data Walhi Jatim menunjukkan angka sumber mata air di Kota Batu sebanyak 215 sumber di tahun 2005 turun menjadi 111 di tahun 2010 dan hingga kini hanya tersisa 107 sumber mata air.
Di hulu sungai brantas, sumber yang awalnya berjumlah 421, turu menjadi 221 di tahun 2005 hingga menjadi 57 sumber mata air di tahun 2009. Hampir 50 persen hilang.
"Belum lagi rencana perubahan RTRW yang dalam muatannya sangat menunjukkan ketidakseriusan @pemkotbatu_official dalam mempertahankan kelestarian alamnya," lanjutnya.
Baca Juga: Update Banjir Bandang Kota Batu, 21 Rumah Rusak
MCW mengatakan, bencana tidak terjadi semata-mata karena takdir, ataupun masyarakat yang tidak tertib. Berdasarkan data yang ada, justru kebijakan pemerintah lah yang paling menentukan.
Berita Terkait
-
Tornado Dahsyat Landa AS: 7 Tewas, 55 Juta Terancam! Banjir Bandang Mengintai
-
Picu 'Bencana' di Malang, Ini Aturan Penerbangan Balon Udara dan Sanksi Bagi yang Melanggar
-
7 Tempat Wisata di Malang, Liburan Seru Sambil Menikmati Udara Sejuk
-
Liburan Anti Bosan di Malang Skyland: Panduan Lengkap Harga Tiket dan Aktivitas
-
BRI Tebar Kebaikan di Bulan Suci, Ribuan Sembako Disalurkan & Pemudik Dimudahkan
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Warga Senang, Desa Wunut Bagikan THR dan Hadirkan Program Perlindungan Sosial
-
Habbie, UMKM Telon Aromatik Terbaik Siap Ekspansi Pasar Global Bersama BRI
-
4 Wisata di Kawasan Cangar Ditutup Usai Longsor yang Hempaskan 2 Mobil
-
BRI Raih Penghargaan Internasional Atas Prestasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
Petasan Lukai Pemiliknya di Malang, Korban Sampai Harus Dioperasi