Sejumlah Pejabat Pemkab Probolinggo hingga Ajudan Hasan Aminuddin Diperiksa KPK

SuaraMalang.id - Kasus dugaan korupsi perkara suap jual beli jabatan kepala desa di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus didalami KPK. Terbaru, sejumlah saksi-saksi diperiksa penyidik KPK di Kantor Bupati Probolinggo.

Ada empat saksi yang diperiksa KPK terkait kasus yang menjerat tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suami Hasan Aminuddin tersebut.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang bagi para ASN yang akan mendaftar untuk jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutip dari Antara, Rabu (22/9/2021).

Ia merinci keempat saksi yang diperiksa, yakni Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin.

Baca Juga: Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Menyelisik Peran Suami Bupati Probolinggo

Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, dan Pitra Jaya Kusuma sebagai ajudan Anggota DPR RI Hasan Aminuddin.

Selain itu, kata Ali, terhadap empat saksi tersebut juga dikonfirmasi mengenai usulan hingga pelantikan menjadi penjabat kepala desa tersebut harus mendapat persetujuan berupa paraf dari tersangka Hasan Aminuddin (HA) sebagai representasi dari tersangka Puput Tantriana Sari.

KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Baca Juga: Terungkap! Bupati Probolinggo Dikendalikan Suaminya, Termasuk Praktik Jual Beli Jabatan

Sebagai penerima, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.