Demokrat - PKB Menilai Kinerja Bupati Banyuwangi Masih Pencitraan

SuaraMalang.id - Demokrat dan PKB menilai kinerja Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sejauh ini masih sebatas pencitraan.

Hal itu diungkap Ketua DPC Partai Demokrat Michael Edy Haryanto dan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuwangi Abdul Malik Syafaat saat menghadiri diskusi publik bertajuk Menakar Konsistensi Menjaga Kesinambungan dalam 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani - H Sugirah yang digelar Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARRAB), Sabtu (5/6/ 2021).

"Karena selama 100 hari ini tidak pernah ada kombinasi bupati dan DPRD. Tidak pernah berbicara apa yang dilakukan. Sehingga kita menilai, apa yang saya lihat, saya dengar, saya terima masukan dan laporan dari orang-orang. Selama 100 hari ini masih belum. Apakah visi misi atau pencitraan. Selama ini masih dalam tahap pencitraan," katanya dikutip dari suaraindonesia.co.id media jejaring suara.com, Sabtu.

Selama 100 hari kerja bupati dan wakilnya yang masuk skala prioritas, mulai pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, termasuk program UMKM Naik Kelas, menciptakan lapangan kerja, hingga program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) dinilainya masih belum ada realisasi.

Baca Juga: Terungkap! Cahaya Misterius di Gunung Raung Banyuwangi Ternyata Meteor, Begini Kata Lapan

"Semua program-programnya sangat bagus, ada UMKM Naik Kelas, Bunga Desa, mendekat ke masyarakat. Memprioritaskan pemulihan ekonomi. Cuma eksekusinya tidak ada," sambung Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini.

Dia mencontohkan, ada instruksi dari bupati agar seluruh SKPD atau dinas membeli produk-produk UMKM setempat. Menurutnya bagus, namun tidak akan bertahan lama.

"Karena yang diperlukan bukan itu. dilihat dari usaha, seharusnya UMKM inilah yang harus diperhatikan, apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Tetapi ini pembelinya yang menurut saya dipaksa untuk membeli. Bagus sekali. Tapi tidak akan bertahan lama," jelasnya.

Michael juga menyoroti pemutusan kerja 331 THL.

"Padahal itu menyangkut banyak orang hidup yakni 331 THL, yang sangat bertentangan dengan visi misi bupati, salah satunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Baca Juga: Pemerhati Lingkungan: Ada Kejanggalan Izin Reklamasi di Pantai Watu Dodol Banyuwangi

Sementara, Abdul Malik Syafaat mengatakan, selama dua periode kepemimpinan sebelumnya juga dinilainya hanya pencitraan.