Scroll untuk membaca artikel
Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Kamis, 11 Maret 2021 | 12:46 WIB
ilustrasi vaksinasi Covid-19. LBM PCNU Kabupaten Malang memutuskan membangkang vaksinasi Covid-19 berdosa. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

"Rakyat diwajibkan untuk mentaati dan mengikuti vaksinasi dan dihukumi dosa bagi rakyat yang membangkang (tidak mau divaksin) karena perbuatan yang semula hukumnya wajib, mubah bila diperintahkan oleh pemerintah, maka akan mengkokohkan hukum wajib tersebut dan perbuatan semula hukum mubah, maka akan menjadi hukum wajib," urainya.

Namun ada pengecualian apabila suatu kasus orang tertentu yang mengidap penyakit menurut tim medis akan ada dampak bahaya setelah divaksin, maka hukum vaksin tidak diperbolehkan.

Keputusan ini berdasarkan referensi dari beberapa kitab seperti Al-Fawa’idul Janiyah Jus 2 Hal 123, Al-Fikih Ala Madzahibil Arba’ah Jus 5 Hal 193, Murahil Labib Likasfi Maknal Qur’an Jus 1 Hal 223, I’anatut Thalibin Jus 4 hal 207, Ilmu Usulil Fikhi Hal 86, dan kitab lainnya.

Bahtsul Masail oleh LBM NU Kabupaten Malang diikuti oleh ratusan peserta dengan mengundang tujuh perumus / mushohih, 25 aktivis LBM dari delegasi pondok pesantren, termasuk PP Al Falah Ploso Kediri, dan 15 LBM MWC di Kabupaten Malang.

Baca Juga: Polisi Masih Melarang Konser Musik di Kota Malang

Load More