Perawatan Dianggarkan Rp 2 Miliar, Alat Perekaman e-KTP Ditemukan Mangkrak

SuaraMalang.id - Sejumlah alat perekaman e-KTP di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ditemukan terbengkalai dan tidak terawat. Padahal, pada ABPD 2020 telah dianggarkan biaya pemeliharaan capai Rp 2 miliar.

Hal itu diungkap Komisi I DPRD Bondowoso saat sidak ke Kantor Kecamatan Ijen, Senin (1/2/2021). Dewan mendapati sejumlah peralatan rekam dan cetak e-KTP terbengkalai. Seperti komputer dan kamera sangat kotor, lantaran sama sekali tak digunakan.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Tohari mengatakan, bahwa anggaran pemeliharaan alat perekaman e-KTP pada struktur APBD 2020 nilainnya fantastis.

"Dananya tak tanggung-tanggung, ini sekitar Rp 2 miliar, ini hanya untuk pemeliharaannya di tahun 2020 itu keluar sekian," kata dia, seperti dikutip dari suaraindonesia.co.id jaringan suara.com.

Baca Juga: Pencemaran Limbah Pabrik, PMII Desak Ketegasan Pemkab Bondowoso

Ia melanjutkan, program pengadaan alat perekaman dan cetak e-KTP di sejumlah kantor kecamatan, total 14 kecamatan, seharusnya semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya malah tak berjalan dan menyiakan-nyiakan anggaran.

"Alokasi ini harapannya agar masyarakat yang mencetak KK, memecah KK tak perlu ke Dispenduk," ujarnya.

Namun, lanjut dia, setelah disidak hanya Kecamatan Wringin yang menjalankan program tersebut. Sedangkan di kantor kecamatan lainnya terbengkalai tak tersentuh dengan dalih menunggu petunjuk dari Dispendukcapil. 

"Barangnya ini kan sudah satu tahun. Isinya juga sudah macam-macam, bukan data Dispenduk lagi. Berarti ini kan sudah tidak jalan program ini," jelasnya.

Namun, masih kata dia, pihak Dispendukcapil Bondowoso terkesan melempar tanggung jawab.

Baca Juga: Banjir Ganggu Ruas Penghubung Jember-Bondowoso

"Adanya sekarang saling menyalahkan. Makanya, ini ada kesalahan di koordinator eksekutif, tidak bisa mengoordinasikan antar OPD yang saling berkaitan," imbuh politisi PKB ini. 

Merespon itu, pihaknya bakal mempertemukan Dispendukcapil dengan pihak Kecamatan untuk mengurai akar permasalaha. Bahkan, menurutnya, sekretaris daerah (Sekda) yang harusnya lebih bertanggung jawab.

"Bukan Komisi ini merebut posisi Sekda. Tapi karena sudah dibiarkan, saya tidak ingin Bondowoso seperti ini," tutupnya.