SuaraMalang.id - Hari pertama PPKM di Kabupaten Malang masih ditemui warga pelanggar, terutama tentang batas beraktivitas (jam malam). Beberapa beralasan tak memegang surat edaran resmi.
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan, saat menggelar operasi yustisi, didapati beberapa toko atau kafe yang buka melebihi batas waktu yang sudah ditentukan yaitu pukul 19.00 WIB. Alasannya, mereka belum memegang surat edaran dari pemerintah.
"Alasannya mereka belum pegang surat edaran. Tapi tadi kita sudah share semua kepada seluruh pemilik toko tersebut, surat edaran baik dari Bupati, ataupun SK dari Gubernur. Disana sudah disampaikan secara jelas bahwa ketetapannya jam 19.00, tutup. Selama pelaksanaan PPKM dua minggu ke depan," katanya, seperti dikutip dari TimesIndonesia.co.id --media jejaring Suara.com, Senin malam (11/1/2021).
Ia juga mewanti-wanti, bagi pemilik usaha yang masih bandel pada PPKM ini, akan dikenakan sanksi sesuai sesuai aturan yang berlaku.
"Kita mengacu pada Perbup Nomor 2 Tahun 2020. Nanti kami laksanakan penindakan, misal kepada tempat-tempat berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap membandel nanti akan kita sampaikan rekomendasi untuk pencabutan izin usahanya," urainya.
Operasi yustisi ini digelar Polres Malang dalam rangka membantu tugas penegakan Perda dari Satpol PP Kabupaten Malang. Dalam operasi tersebut juga dilibatkan TNI.
Selain itu, petugas Dishub Kabupaten Malang juga terlibat dalam operasi yustisi. Kapolres Malang AKBP Hendri Umar memimpin langsung operasi yustisi tersebut.
"Kami cek beberapa kafe, beberapa warung kopi di daerah Kepanjen, ada yang masih mencoba menutup-nutupi. Lampunya dimatikan tapi ternyata di dalam masih ada kegiatan," ujarnya.
Ia kembali mengimbau agar masyarakat menaati aturan PPKM yang berlangsung hingga 25 Januari 2021 mendatang. Sebab, pihaknya tak segan memberikan sanksi jika kedapatan tetap melanggar.
Baca Juga: Ratusan Remaja Kocar-Kacir Dalam Sidak Malam Pertama PPKM di Gresik
"Ataupun pemilik kita bawa ke kantor, kita laksanakan pembinaan di kantor, ataupun sanksi-sanksi yang bisa dikenakan lainnya," jelasnya.
Berita Terkait
-
Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Tiadakan Operasi Yustisi bagi Pendatang Baru, Tapi...
-
Jakarta Tetap Terbuka bagi Pendatang, Pramono Anung Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi
-
Kemen PPPA: Kasus Kekerasan Santri di Malang Tunjukkan Lemahnya Perlindungan Anak di Pesantren
-
Beda dengan Anak Buahnya, Rano Karno Prediksi Pendatang Baru di Jakarta Capai 50 Ribu Orang
-
Larang Operasi Yustisia usai Mudik Lebaran, Pramono: Siapa pun Mau ke Jakarta, Monggo Aja
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
22 Siswa Diduga Keracunan Menu MBG, SMK Kesehatan Adi Husada Malang Diliburkan
-
Bocah 10 Tahun di Malang Tewas Dibekap Perampok, Pelaku Residivis yang Kenal Keluarga Korban
-
Angin Kencang Sapu Atap 18 Rumah di Singosari Malang, Kerugian Capai Rp60 Juta
-
Rumah Disatroni Perampok, Bocah 10 Tahun di Malang Tewas dengan Tangan Terikat
-
Jerat Utang Rp900 Ribu Membengkak Rp12 Juta: Wanita di Malang Dipaksa Layani Pria Hidung Belang