Adapun perinciannya adalah sebanyak Rp 11,5 triliun untuk ASN pusat dan Rp 9 triliun untuk pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang anggarannya dibebankan pada APBN.
Lalu serta Rp 15 triliun untuk ASN daerah yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bagi pemerintah daerah, aturannya adalah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari masing-masing APBD atau fiskal daerah dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga:Pasutri PNS Tuban Ngebut Tabrak Truk Parkir, Istri Luka Serius, Suami Tewas di Tempat
