Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni yang menemui para demonstran sepakat dengan tuntutan tersebut. “Kami akan minta pimpinan DPRD Jember mengklarifikasi masalah Rp 107 miliar itu ke BPK,” katanya.
Sementara itu, Mufid, salah satu anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, meminta semua pihak berbaik sangka kepada aparat penegak hukum. “Kami melalui jalur politik akan meminta kepada pimpinan DPRD Jember agar menyurati aparat penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya menegaskan.
