Ia menegaskan, bahwa program yang dijalankan oleh pemerintah harus mengacu kepada dua hal penting, yakni aturan hukum dan norma.
"Ini bukan soal angka, tapi sense of crisis-nya nggak ada," ujarnya.
Sadad sendiri mengaku telah meminta legislator dari Gerindra di DPRD Jember untuk mengkritik kebijakan honorarium pemakaman jenazah Covid-19 yang dianggarkan untuk kepala daerah dan sejumlah pejabat di sana.
"Kebetulan Wakil Ketua Dewan di sana adalah kader Gerindra," kata Gus Sadad.
Baca Juga:KPK Turun Tangan Polemik Honor Pemakaman COVID-19 di Jember
