Tanpa pernah diberi salinan perjanjian pemohon KUR Bank BNI, tanggal 17 Februari 2021, Atmaji beserta 8 orang pemohon lainnya dipanggil kembali keruman Ketua Poktan, untuk penyerahan pinjaman. Dengan dipotong kewajiban untuk pembelian bibit tanaman dan obat pertanian, serta Rp 500 ribu untuk pembayaran bunga, Atmaji hanya menerima Rp 1,2 juta saja. Karena menurut SN, si Ketua Poktan ‘Permata’ besaran pinjaman KUR milik Atmaji di Bank BNI Banyuwangi, hanya Rp 5 juta.
“Namun, pada tanggal 14 Juni 2021, ketika Bapak Atmaji hendak melunasi tanggungan KUR ke Bank BNI Banyuwangi, baru diketahui bahwa hutang Bapak Atmaji sesuai yang tertera dalam buku rekening Bnk BNI, sebesar Rp 25 juta. Dan perlu diketahui, Bapak Atmaji ini buta huruf atau tidak bisa baca dan tulis,” ungkap Marhadin.
Atas kejadian ini, MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, berharap ketegasan pihak Polresta Banyuwangi. Agar tidak ada lagi pihak yang memainkan program pemerintah untuk kepentingan tertentu. Terlebih program KUR bagi pemegang kartu tani, yang mana program tersebut diluncurkan demi mendorong kesejahteraan petani serta mendorong program kesuksesan Program Swasembada Pangan Nasional.
“Dari hasil investigasi lanjutan kami, bibit tanaman dan obat pertanian yang diwajibkan untuk dibeli para penerima KUR di Bank BNI ini disinyalir ada keterlibatan oknum PPL,” cetus Marhadin.
Baca Juga:Petani Mitra Binaan IPB Kini Tersentuh KUR BNI
Hingga kini, TIMES Indonesia masih berusaha untuk melakukan klarifikasi kepada SN, Ketua Poktan ‘Pertama’ Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo.
