Operasi Zebra Semeru 2025 di Malang Catat 103 Ribu Pelanggaran, ETLE Makin Diperketat!

SuaraMalang.id - Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025 di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), menorehkan catatan besar dengan total 103.132 penindakan pelanggaran lalu lintas.

Data ini disampaikan Polres Malang sebagai hasil operasi yang berlangsung pada 17–30 November 2025. Angka tersebut mencakup 100.902 teguran humanis serta 2.230 penindakan berbasis kamera ETLE.

Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo, menjelaskan bahwa tingginya jumlah pelanggaran selama Operasi Zebra Semeru 2025 menunjukkan masih lemahnya kepatuhan berlalu lintas di masyarakat. Namun, penindakan dilakukan secara humanis dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

“Pelanggaran kecil bisa memicu kecelakaan besar, karena itu kami bertindak tegas namun tetap humanis demi keselamatan masyarakat. Total ada 103.132 penindakan,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Menurut Danang, ragam pelanggaran yang mendominasi selama Operasi Zebra Semeru 2025 antara lain pengendara motor tidak memakai helm, pengendara yang tidak membawa STNK atau SIM, pelanggaran lampu merah, melanggar rambu lalu lintas, kendaraan tanpa pelat nomor, hingga pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk keselamatan.

Ia menegaskan, peningkatan penindakan berbasis ETLE merupakan langkah untuk meminimalkan interaksi langsung antara masyarakat dan petugas, sehingga proses menjadi lebih akuntabel serta transparan.

Di sisi lain, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menyebut pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025 berkontribusi menekan angka kecelakaan di wilayah Malang.

Tercatat 18 kejadian kecelakaan, dengan rincian 23 korban luka ringan dan satu luka berat.

“Operasi Zebra tahun lalu mencatat 20 kejadian dengan tiga korban meninggal dunia,” kata Chelvin.

Mayoritas korban merupakan kelompok usia 15–24 tahun. Chelvin menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan paling sering adalah manuver berbahaya seperti berpindah jalur sembarangan dan abai terhadap pejalan kaki.

Kondisi tersebut perlu direspons dengan penguatan edukasi keselamatan berlalu lintas terhadap generasi muda.

Ia menambahkan, berakhirnya operasi bukan berarti masyarakat boleh kembali abai. “Operasi selesai tapi bukan berarti boleh melanggar lagi. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan bukan sekadar ketaatan saat ada polisi,” ucapnya. (Antara)