Scroll untuk membaca artikel
Baehaqi Almutoif
Rabu, 16 April 2025 | 09:01 WIB
Ilustrasi sekolah rakyat. [Ist]

"Tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an,” kata Menteri Sekeretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat di Kementerian PU, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah ingin menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin.

Upaya tersebut sebagai langkah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Oleh sebab itu, selain membuat bangunan baru, bangunan yang sudah ada pun akan turut disurvei oleh Kementerian PU untuk dilakukan penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

Baca Juga: Pencurian di Malang, CCTV Bongkar Aksi 2 Maling

“Tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar,” kata Prasetyo.

Pemerintah memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah ada 280 usulan untuk pembuatan Sekolah Rakyat. Jumlah usulan tersebut melebihi target dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta 200 unit sekolah dalam satu tahun.

Gus Ipul menyampaikan bahwa dari 280 usulan itu, ada yang masih berupa lahan maupun sudah bangunan. Salah satu usulan disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang telah menyediakan bangunan siap pakai.

Pemkot Probolinggo menyediakan bangunan Rusunawa Baru Kronong untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Skandal Rupadaksa Guncang UIN Malang, Rektorat Turun Tangan: Terancam Sanksi Berat

Load More