SuaraMalang.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyoroti kasus eksekusi tanah dan rumah milik seorang warga bernama Karina di Desa Danasari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Ia menegaskan peristiwa tersebut memerlukan perhatian serius, mengingat Karina mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang dieksekusi.
Irawan meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi untuk mencari tahu letak permasalahan sebenarnya, guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Ini harus ditelusuri dan diberikan rekomendasi untuk investigasi. Di mana sebenarnya letak kesalahannya? Jangan sampai masyarakat kita terus dirugikan dalam kasus seperti ini," tegas Irawan, Kamis (13/2/2025).
Sertifikat Hak Milik, Tapi Tanah Dieksekusi
Irawan mengaku prihatin dengan kejadian ini, di mana seseorang yang sudah memiliki SHM—dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah—tetap harus kehilangan tanahnya akibat eksekusi.
"Tanah dan rumah adalah aset berharga bagi masyarakat. Bagaimana bisa seseorang yang memiliki sertifikat resmi tetap harus merelakan tanahnya dieksekusi dan dikosongkan begitu saja?" ujarnya.
Menurutnya, kasus ini harus dijernihkan terlebih dahulu, apakah ada kesalahan di pihak pengadilan sebagai juru eksekusi atau dalam sistem hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti proses konstatering, yakni tahapan sebelum eksekusi dilakukan, yang sering dianggap sebagai formalitas tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.
Baca Juga: Mahar Politik Puluhan Miliar di Pilkada Kota Malang, Golkar: Menggelikan
Mempertanyakan Tanggung Jawab Negara
Irawan juga menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam kasus ini, karena eksekusi dilakukan oleh aparat negara.
Ia menilai bahwa masyarakat berhak mendapatkan kejelasan hukum, terutama dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan sertifikat resmi.
"Yang kita tuntut adalah tanggung jawab negara. Karena ini eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai rakyat kecil yang sudah susah payah memiliki rumah harus kehilangan haknya tanpa kejelasan hukum," tambahnya.
Menurut Irawan, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, memiliki rumah atau tanah bukan perkara mudah.
Banyak yang harus berjuang bertahun-tahun dengan sistem kredit untuk bisa memiliki aset berharga tersebut.
Berita Terkait
-
Mahar Politik Puluhan Miliar di Pilkada Kota Malang, Golkar: Menggelikan
-
Demokrat - Hanura Beri Dukungan, Golkar Diprediksi Merapat ke Gunawan Wibisono
-
Pilkada Malang 2024 Memanas: NasDem dan Golkar Masih 'Galau' Tentukan Dukungan
-
Wahyu Hidayat Diincar Partai Politik, Pengamat: Kemungkinan Pakai Partai Gerindra
-
Golkar Lirik Pj Wali Kota Malang, Sinyal Kuat Maju Pilkada?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
4.000 Personel Gabungan Siaga Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang, Ini Alasannya
-
Ketel Uap Pabrik Tahu Meledak di Malang, Seorang Pekerja Tewas
-
BRI Peduli Prioritaskan Korban Terparah dalam Penyaluran Bantuan Bencana Cisarua
-
5 Fakta Anak Curi Motor di Malang, Aksi Terekam CCTV hingga Diselidiki Polisi
-
BRI Dorong Transformasi Perbankan Lewat Human Capital BFLP Specialist 2026