Anjing Mati Picu Bongkar Penampungan Ilegal 41 CPMI di Malang

Setelah pelatihan selesai, mereka dikembalikan ke tempat penampungan di Malang. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa PT NSP tidak memiliki izin resmi untuk menampung atau memberangkatkan CPMI.

Tersangka HNR dijerat dengan Pasal 351 subsider Pasal 352 KUHP terkait penganiayaan, serta Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pasal 69 dan 71 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukuman maksimalnya mencapai 15 tahun penjara.

Sementara tersangka DPP dijerat dengan Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 dan Pasal 69 serta 71 UU RI No. 18 Tahun 2017 dengan ancaman hukuman serupa.

“Kami terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa pihak LPK di Tangerang yang bekerja sama dengan PT NSP,” tambah Kombes Nanang.

Baca Juga: Sadis! Suami Bacok Istri di Malang, Diduga karena Masalah Rumah Tangga

Dari 41 CPMI yang ditemukan, 13 orang telah dititipkan ke Rumah Aman (Safe House) Dinsos P3AP2KB Kota Malang, sementara 28 lainnya dipulangkan ke rumah masing-masing.

Polisi juga menemukan informasi bahwa beberapa CPMI dari tempat ini telah diberangkatkan ke Hongkong, meskipun jumlah pastinya belum dapat dipastikan.

Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap praktik penampungan ilegal dan perdagangan orang. Polisi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati memilih agen tenaga kerja dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

“Penting bagi masyarakat untuk memastikan legalitas lembaga yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri. Jika ada praktik mencurigakan, segera laporkan kepada kami,” tutup Kombes Nanang.

Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polresta Malang Kota dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

Baca Juga: Aksi Heroik Tukang Bangunan Selamatkan Perempuan Korban KDRT di Pakis

Kontributor : Elizabeth Yati