SuaraMalang.id - Organisasi Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI), terkait penggunaan nama organisasi mereka dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Jatam menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Bahlil untuk menggunakan data mereka dalam penelitian disertasi tersebut, baik secara tertulis maupun lisan.
Keberatan ini disampaikan oleh Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, yang mempertanyakan mekanisme pengecekan dan verifikasi UI dalam menyetujui disertasi doktoral yang melibatkan nama Jatam tanpa izin resmi dari organisasi.
"Kami tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam disertasi tersebut," ujar Melky dalam surat keberatan yang disampaikan kepada UI.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas kemungkinan praktik ketidakjujuran akademik dalam penyusunan disertasi itu.
Pencatutan nama Jatam terungkap ketika disertasi Bahlil dipresentasikan dalam sidang doktoralnya. Melky menyoroti bahwa ini bukan pertama kalinya Jatam berhadapan dengan Bahlil; sebelumnya, organisasi tersebut pernah melaporkan Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Melky, isu ini mencuat pertama kali ketika seorang peneliti bernama Ismi Azkya mengunjungi kantor Jatam pada 28 Agustus 2024, mengaku sebagai peneliti dari Lembaga Demografi UI dan menyatakan bahwa penelitiannya terkait dengan dampak hilirisasi nikel serta sosio-ekonomi masyarakat sekitar tambang. Namun, saat itu, Ismi tidak menyebutkan keterkaitan penelitian ini dengan disertasi Bahlil.
Melky menyayangkan bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan ternama bisa kecolongan dalam kasus ini.
"Perguruan tinggi sekelas UI seharusnya lebih teliti dalam mengawasi etika penelitian dan verifikasi sumber data,” tambahnya.
Baca Juga: Kritik Banyak yang Ajukan Amicus Curiae, Bahlil: Terus 91 Juta Pemilih Prabowo-Gibran Mau Diapain?
Jatam berharap UI segera menanggapi keberatan ini dan meninjau kembali disertasi Bahlil Lahadalia. Mereka juga meminta UI untuk memperbaiki sistem verifikasi akademis agar kasus serupa tidak terulang, menjaga integritas ilmiah perguruan tinggi, dan melindungi hak-hak organisasi yang terlibat dalam penelitian tanpa izin.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- 5 Sepatu Jalan Lokal Tanpa Tali yang Nyaman dan Anti Jebol Menurut Review
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Mendekam di Lapas Madiun, Oknum Polisi Polres Batu Resmi Dipecat Usai Terjerat Kasus Penipuan
-
Malang Selatan Dikepung Banjir dan Longsor: Jalur Utama Malang-Lumajang Lumpuh Total
-
Raih Empat Penghargaan Pada 2026, BRI Bukukan Laba Rp31,2 Triliun
-
Rencana Rusuh Demo di Balai Kota Malang Digagalkan, 12 Penyusup Bawa Molotov & Positif Narkoba
-
Kakek Pembuang Puntung Rokok Jadi Tersangka Kebakaran TPA Supit Urang