SuaraMalang.id - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mendesak Satpol PP untuk segera menurunkan baliho bergambar Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, seiring dengan pengunduran dirinya yang akan fokus pada kontestasi politik mendatang.
Permintaan ini disampaikan Made menyusul informasi yang diterimanya tentang pelantikan Pj wali kota Malang yang baru.
Made mengungkapkan bahwa hingga saat ini, DPRD Kota Malang belum menerima informasi resmi mengenai identitas Pj wali kota yang akan menggantikan Wahyu Hidayat.
Namun, ia menekankan pentingnya mengganti baliho tersebut untuk memastikan tidak ada kebingungan tentang siapa yang saat ini menjabat sebagai Pj wali kota.
Baca Juga: Lengser Sabtu Ini? Pj Wali Kota Malang Bersiap Sambut Penggantinya
"Infonya siapa yang akan menggantikan Pak Wahyu, belum sampai ke kami. Paling tidak ini membuat Pak Wahyu lebih fokus pada politiknya dan saya berharap Satpol PP segera melakukan fungsinya," kata Made, Sabtu (10/8/2024).
Lebih lanjut, Made menjelaskan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menegaskan bahwa hanya ada satu Pj wali kota di Malang.
"Kalau sekarang Pak Wahyu masih menjabat, besok setelah pelantikan penggantinya, semua atribut yang bergambar beliau sebagai Pj harus diturunkan," jelasnya.
Made juga menambahkan bahwa toleransi masih diberikan untuk baliho atau banner yang tidak secara spesifik menyebut Wahyu Hidayat sebagai Pj wali kota, mengingat hal itu merupakan hak pribadi dan politik.
Namun, untuk baliho yang mencantumkan kata "Pj," harus segera diturunkan baik oleh tim Wahyu Hidayat maupun Satpol PP.
Baca Juga: Pilbup Malang 2024 Memanas: PDIP Masih Tutup Rapat Soal Calon
Dalam mendukung tugas Satpol PP, Made menyatakan bahwa DPRD telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 500 juta melalui Perubahan APBD 2024.
"Dana tersebut tidak hanya untuk mengganti baliho, tapi juga untuk penertiban umum terhadap reklame yang melanggar aturan, tidak memiliki izin, atau bahkan mengganggu fasilitas umum," pungkas Made.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Kota Malang, terutama menjelang periode politik yang sibuk.
Kontributor : Elizabeth Yati
Berita Terkait
-
Satgas Damai Cartenz: Ada KKB di Balik Bentrok Pilkada Puncak Jaya Tewaskan 12 Orang
-
12 Tewas dan Ratusan Terluka: Polisi Tuding Bentrok Pilkada di Pucak Jaya Ditunggangi OPM
-
Bentrokan Buntut Pilkada Puncak Jaya Kembali Pecah: 59 Terluka, Diduga Ada Keterlibatan KKB
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Hasto Klaim Dapatkan Intimidasi Sejak 2023: Makin Kuat Setelah Pilkada 2024
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
Terkini
-
Warga Senang, Desa Wunut Bagikan THR dan Hadirkan Program Perlindungan Sosial
-
Habbie, UMKM Telon Aromatik Terbaik Siap Ekspansi Pasar Global Bersama BRI
-
4 Wisata di Kawasan Cangar Ditutup Usai Longsor yang Hempaskan 2 Mobil
-
BRI Raih Penghargaan Internasional Atas Prestasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
Petasan Lukai Pemiliknya di Malang, Korban Sampai Harus Dioperasi