Kursi Direksi Perumda Tugu Tirta Malang Terancam Kosong, Pemkot Belum Tentukan Pengganti

SuaraMalang.id - Masa jabatan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang akan berakhir pada 1 April 2024, namun hingga kini Pemerintah Kota Malang belum menentukan langkah pasti terkait penggantian jajaran direksi yang akan segera lowong.

Penundaan keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi kekosongan posisi penting dalam perusahaan tersebut.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam tahap pembicaraan dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.

Wahyu telah meminta jajarannya untuk mengevaluasi kinerja Perumda Tugu Tirta selama di bawah kepemimpinan direksi saat ini.

Baca Juga: PDI Perjuangan Pimpin Sementara Real Count Pemilu DPRD Kota Malang

"Kami masih dalam tahap kajian dan belum mengambil keputusan apapun," ujar Wahyu.

Dalam upaya mencari solusi, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, telah dikirim untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat di Jakarta, menjabarkan kinerja direksi saat ini, dan mencari opsi terbaik untuk masa depan Perumda Tugu Tirta.

Mendekati batas akhir masa jabatan direksi, terdapat beberapa opsi yang diajukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta, termasuk pembentukan panitia seleksi (Pansel) untuk direksi baru, perpanjangan masa jabatan direksi saat ini, atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) hingga proses seleksi dapat dilakukan.

Anggota Komisi B, DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mengungkapkan bahwa DPRD akan memanggil Dewan Pengawas untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Arif menyarankan agar Pj Wali Kota Malang menunjuk pejabat sementara hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang selesai, menghindari potensi perombakan oleh wali kota yang baru terpilih.

"Saran saya, cukup dengan pejabat sementara untuk menjaga stabilitas sampai wali kota baru dilantik," ucap Arif.

Baca Juga: Pajak Kos-kosan di Malang Dihapus, Rp 3,7 Miliar Pajak Daerah Akan Hilang

Kepemimpinan baru di Perumda Tugu Tirta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, prioritas utama sebagai lembaga pelayanan publik.