SuaraMalang.id - Bupati Jember Hendy Siswanto dan DPRD Kabupaten Jember,, mengesahkan bersama Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, dalam sidang paripurna di aula pemerintah daerah setempat, Kamis (27/10/2022) malam.
Ada defisit sebesar Rp284,469 miliar. Akumulasi belanja berada pada angka Rp4,207 triliun, sementara pendapatan daerah berada pada angka sebesar Rp 3,923 triliun.
"Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD [Pendapatan Asli Daerah] dan efisiensi pengelolaan keuangan," kata juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo seperti dikutip dari Beritajatim.com jaringan Suara.com, Jumat (28/10/2022).
"Upaya-upaya dimaksud merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Ini menjadi perhatian dan prioritas dalam menunjang kekuatan anggaran kita pada masa mendatang yang lebih mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat," kata Ardi.
Berdasarkan pembahasan materi Raperda APBD oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menurut Ardi, terdapat pergeseran anggaran pada beberapa internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ini bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan, agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan rencana," kata Ardi.
Belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp190,354 miliar dibandingkan APBD 2022.
"Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja," kata Ardi.
Menurut Ardi, saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi penerimaan dari dana transfer pemerintah.
"Hal tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah masih rendah, karena jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik," katanya.
Baca Juga: Kejiwaan Anggota Polres Malang Dipantau Pascatragedi Kanjuruhan, Hasilnya untuk Evaluasi
Pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp103,032 miliar atau 2,93 persen dibandingkan APBD Jember 2022. Komponen pendapatan ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp851,853 miliar, pendapatan transfer Rp3,071 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sampai saat ini informasi tentang penerimaan daerah yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah belum ada konfirmasi.
"Selanjutnya, mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023," kata Ardi.
Sementara itu pembiayaan daerah turun 0,49 persen menjadi Rp287,011 miliar.
"Jumlah penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp299,469 miliar. Sedangkan jumlah pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp15 miliar untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD)," kata Ardi
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
BRI Bangun UMKM Tangguh Lewat BRILiaN, Pengusaha Muda Kombucha Jadi Inspirasi
-
Nikmati, Cashback Maksimal dari BRI untuk Investor Sukuk Ritel SR023T3 dan SR023T5
-
Modal Gercep! Saldo Rp199 Ribu Langsung Cair, Sikat 3 Link DANA Kaget Ini
-
BRI Hadirkan QRIS Kartu Kredit di Super Apps BRImo untuk Transaksi Besar
-
Lewat Holding UMi, BRI Tingkatkan Keuangan Inklusif untuk UMKM