SuaraMalang.id - Bupati Jember Hendy Siswanto dan DPRD Kabupaten Jember,, mengesahkan bersama Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, dalam sidang paripurna di aula pemerintah daerah setempat, Kamis (27/10/2022) malam.
Ada defisit sebesar Rp284,469 miliar. Akumulasi belanja berada pada angka Rp4,207 triliun, sementara pendapatan daerah berada pada angka sebesar Rp 3,923 triliun.
"Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD [Pendapatan Asli Daerah] dan efisiensi pengelolaan keuangan," kata juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo seperti dikutip dari Beritajatim.com jaringan Suara.com, Jumat (28/10/2022).
"Upaya-upaya dimaksud merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Ini menjadi perhatian dan prioritas dalam menunjang kekuatan anggaran kita pada masa mendatang yang lebih mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat," kata Ardi.
Berdasarkan pembahasan materi Raperda APBD oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menurut Ardi, terdapat pergeseran anggaran pada beberapa internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ini bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan, agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan rencana," kata Ardi.
Belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp190,354 miliar dibandingkan APBD 2022.
"Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja," kata Ardi.
Menurut Ardi, saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi penerimaan dari dana transfer pemerintah.
"Hal tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah masih rendah, karena jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik," katanya.
Baca Juga: Kejiwaan Anggota Polres Malang Dipantau Pascatragedi Kanjuruhan, Hasilnya untuk Evaluasi
Pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp103,032 miliar atau 2,93 persen dibandingkan APBD Jember 2022. Komponen pendapatan ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp851,853 miliar, pendapatan transfer Rp3,071 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sampai saat ini informasi tentang penerimaan daerah yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah belum ada konfirmasi.
"Selanjutnya, mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023," kata Ardi.
Sementara itu pembiayaan daerah turun 0,49 persen menjadi Rp287,011 miliar.
"Jumlah penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp299,469 miliar. Sedangkan jumlah pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp15 miliar untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD)," kata Ardi
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Kronologi Kecelakaan Maut Toyota Hiace vs Truk di Tol Malang-Pandaan, 2 Orang Tewas dan 10 Luka!
-
Viral Kisah Guru Mengajar Satu Murid di SD Malang, Netizen Terenyuh: Sama-sama Hebat!
-
Libur Natal 2025, Penumpang Bandara Abdulrachman Saleh Malang Diprediksi Melonjak hingga 20 Persen
-
2 Ibu-ibu di Malang Tertimpa Pohon Beringin Tumbang Saat Cuci Baju, Seorang Tewas
-
Banjir Malang Dipicu Endapan Sampah hingga Bozem Meluap, Ini Penjelasan Wali Kota