Jatim Luncurkan Program Perlindungan Sosial Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM Senilai Rp257 Miliar

SuaraMalang.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM dengan total anggaran Rp257 miliar.

Sasaran program bantuan tersebut, di antaranya untuk 30.000 pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan Rp600.000 dengan total bantuan sebesar Rp18 miliar.

Kemudian untuk 20.770 nelayan dengan masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan Rp600.000 dengan total anggaran Rp12,462 miliar.

“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa dilansir dari Bloktuban.

Baca Juga: Biar Nggak Tercekik Pengeluaran Saat Liburan Akhir Pekan

Program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM rinciannya mulai dari pemberian yop up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas sebesar Rp600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp2,4 miliar.

Bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp600.000, total bantuan mencapai Rp14,562 miliar.

Program pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum, terutama angkot, dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar.

Untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.

Sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Pemerintah mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele bagi 100 kelompok (5.000 rumah tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta dengan total bantuan Rp3 miliar.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Elektoral PDIP Bisa Turun, Semua Kader Diperintahkan Begini

Selain itu juga akan digelar pasar pangan murah di 20 lokasi dengan total anggaran Rp600 juta. Khusus untuk sektor transportasi, Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis dengan total subsidi sebesar Rp15 miliar.