Setelah Suharso Monoarfa Diganti, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono Tegaskan Tak Ada Islah

SuaraMalang.id - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Parta Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan tidak ada islah setelah pencopotan Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu.

Ia juga menegaskan kalau tidak ada konflik dan perpecahan di internal partai berlambang Kabah itu. Ia juga mengaku sudah bertemu dengan Suharso Monoarfa secara langsung pada Minggu (11/09/2022).

Dalam pertemuan itu, Mardiono mengatakan kalau tidak membahas soal Islah. Pembahasan justru soal dinamika politik tanah air, terutama membahas soal partainya, PPP.

"Pak Suharso dengan saya adalah seorang sahabat, nah yang ada para kader itu berpikir beban berat yang sekarang dipikul oleh beliau itu perlu untuk supaya tidak tersentralisasi di beliau," kata Mardiono kemarin, Senin (12/09/2022).

Baca Juga: Mardiono Sah Jadi Plt Ketum, Waketum PPP Ke Kader: Sudahi Silang Sengketa

"Islah itu kalau ada konflik atau persengketaan atau ada dua kubu, sekarang ini tidak ada persengketaan, tidak ada dua kubu, islah-nya bagaimana? Tidak ada masalah kok di PPP, tidak ada pertentangan, tidak ada keributan, tidak ada," katanya menambahkan.

Sebelumnya, pada 9 September 2022 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus PPP masa bakti 2020-2025 berkedudukan di kantor PPP Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat.

Penetapan tersebut menyusul Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia dan digelar di Serang, Banten pada 4 September 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

Mardiono melanjutkan, saat ini Suharso selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sedang menghadapi tugas negara yang berat antara lain persiapan KTT G20.

"Beliau kadang-kadang meninggalkan Indonesia pergi ke luar negeri, dan itu perlu berhari-hari, juga bisa 10 hari, bisa dua Mingggu. Supaya beliau tidak memiliki beban berat itu, juga di lain pihak partai juga memiliki tahapan-tahapan pemilu dan ini perlu kerja keras dan perlu memiliki perhatian khusus," ujarnya.

Baca Juga: Jejak Panjang Konflik Suksesi Di Tubuh PPP, Dari Kemelut Jaelani Naro Hingga Pencopotan Suharso

Oleh sebab itu, para elite partai ingin ada pembagian tugas khusus. Sehingga, kata Margiono, tidak ada istilah pemberhentian atau pencopotan sebab proses pembagian kerja itu sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu, bahkan mungkin 4 bulan.

"Jadi konflik tidak ada, seluruh daerah setuju melakukan konsolidasi nasional, setelah konsolidasi nasional di tingkat pusat yang dituangkan dalam hasil Mukerwil sekarang dibawa di tingkat wilayah Banten sudah, Lampung sudah, Sumatra Selatan sudah, Sumatra Barat hari ini sedang berlangsung, Kalimantan Tengah hari ini sedang berlangsung, sudah dapat 11 wilayah," ujarnya.

Mardiono menargetkan satu bulan ke depan konsolidasi internal sudah selesai di tingkat provinsi sehingga dapat dilanjutkan ke tingkat cabang yaitu di kabupaten/kota hingga akhir 2022.

"Sehingga nanti setelah partai politik kerja sesuai dengan fungsinya, yaitu partai politik akan bekerja memanaskan politiknya, untuk bekerja di grassroot untuk kerja elektoral," kata Mardiono.

Muhammad Mardiono saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Padahal berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik.

Aturan tersebut pun menyebutkan jika pemberhentian Wantimpres oleh Presiden bisa dilakukan melalui surat pengunduran diri. ANTARA