Rutan Medaeng Tak Akan Berikan Keistimewaan Terhadap Moch Subchi Tersangka Pencabulan Santri

SuaraMalang.id - Kanwil Kemenkumham Jatim menegaskan tak memberi keistimewaan kepada tersangka pencabulan santri, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi.

Instansi plat merah yang dipimpin Zaeroji itu menyatakan MSAT tetap harus melalui mekanisme sesuai SOP yang berlaku. Meskipun tersangka merupakan anak dari mursyid atau pimpinan tertinggi tarekat Shiddiqiyah, Kiai Muchtar Muthi.

Di sini, Rutan Klas 1 Surabaya yang berada di daerah Medaeng tidak akan memberikan keistimewaan dari MSAT, dan akan disamaratakan dengan tahanan lain.

"Sesuai arahan Kakanwil Kemenkumham Jatim, semua tahanan diperlakukan sama, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan tahanan lainnya selama di dalam rutan," ujar Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho hari ini (8/7/2022).

Baca Juga: Pendukung MSAT Diduga Lakukan 'Sanksi Sosial' dan Isolasi Bisnis Pihak yang Melawan Mereka

Hendrajati menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima tahanan atas nama MSAT pada dini hari tadi. Sekitar pukul 02.30 WIB, petugas dari Polda dan Kejati Jatim melakukan pelimpahan MSAT kepada pihaknya.

"Kami langsung lakukan pemeriksaan awal dan melakukan proses registrasi ke Sistem Database Pemasyarakatan," terang Hendrajati.

Proses serah terima selesai sekitar pukul 04.00 WIB. MSAT langsung digiring ke sel isolasi mandiri khusus tahanan baru. Saat ini, MSAT berada di dalam kamar seluas 4x5 meter bersama dengan sepuluh orang lainnya.

"Sesuai SOP yang ada, MSAT akan berada di sel isolasi selama 7-14 hari ke depan," imbuh Hendrajati.

Pria lulusan AKIP Angkatan ke-40 itu menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan yang ada. Pihak rutan juga telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan di sekitar rutan.

Baca Juga: Moch Subchi, Tersangka Kasus Pencabulan Santri Ponpes Shiddiqiyah Jombang Terancam 12 Tahun Penjara

Selain itu, MSAT juga belum boleh dikunjungi siapapun selama menjalani isolasi. Kecuali ada permohonan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lanjutan atau penyelesaian berkas perkara.