SuaraMalang.id - Kurang lebih 52 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Malang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar alun-alun tugu Malang, Senin (21/3/2022).
Puluhan mahasiswa itu menyuarakan suara saudara-saudaranya di Papua. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memekarkan Papua menjadi lima provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan dua provinsi sebelumnya, Provinsi Papua dan Papua Barat.
Koordinator aksi, Warius Wilil menjelaskan penolakan itu karena pemerintah dinilai tidak menyosialisasikan rencana pemekeran itu terhadap masyarakat Papua di sana. Hal itu pun dinilai menyalahi prosedur dalam melakukan pemekaran wilayah.
"Yang pertama pemekaran daerah ini kan tidak sesuai prosedur. Dia atau pemerintah harus sosialisasi ke masyarakat bahwa wilayah itu layak dimekarkan sebagai provinsi atau tidak. Kabupatennya berapa distriknya berapa desanya berapa begitu. Seharusnya itu dilakukan. Tapi selama ini tidak ada sosialisasi," kata dia di tengah aksi, Senin (21/3/2022).
Baca Juga: Pandemi Mereda Keringanan Uang Kuliah Dicabut, Mahasiswa Unikama Malang Demo Rektorat
Warius berpendapat, rencana pemekaran wilayah itu ditolak oleh 100 persen masyarakat Papua.
Alasan masyarakat menolak itu, karena nantinya lahan pertanian akan hilang. Lahan pertanian akan digantikan perkantoran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi baru di sana.
"Padahal masyarakat Papua ini mayoritas merupakan petani. Nanti ditakutkan ada Batalyon, Polda, dan kantor forkopimda lah. Lah ini lahan pertanian pasti hilang dengan pembangunan gedung-gedung itu. Padahal masyarakat Papua ini kebanyakan adalah petani," ujarnya.
Dia pun tidak mengelak bahwa nantinya akan ada perusahaan atau investor masuk ke pemekaran provinsi itu.
Namun, keuntungan dari pembangunan-pembangunan perusahaan atau investor di sana, tidak akan berimbas ke masyarkat sekitar.
Hal ini pun berdasarkan pengalaman tambang emas PT Freeport Indonesia. Selama ini tambang itu dinilainya tidak mensejahterakan warga sekitar.
"Jadi menurut saya ini nantinya pembangunan ini berdasarkan kepentingan arahnya. Masyarakat sekitar tidak ada manfaat dari pembangunan itu. Oleh karena itu masyarakat Papua menolak 100 persen," katanya menegaskan.
Kontributor : Bob Bimantara Leander
Berita Terkait
-
Picu 'Bencana' di Malang, Ini Aturan Penerbangan Balon Udara dan Sanksi Bagi yang Melanggar
-
7 Tempat Wisata di Malang, Liburan Seru Sambil Menikmati Udara Sejuk
-
Liburan Anti Bosan di Malang Skyland: Panduan Lengkap Harga Tiket dan Aktivitas
-
BRI Tebar Kebaikan di Bulan Suci, Ribuan Sembako Disalurkan & Pemudik Dimudahkan
-
Demi Mengabdi, Mahasiswa Rantau AM UM Tak Pulang Kampung saat Lebaran!
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
4 Wisata di Kawasan Cangar Ditutup Usai Longsor yang Hempaskan 2 Mobil
-
BRI Raih Penghargaan Internasional Atas Prestasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
Petasan Lukai Pemiliknya di Malang, Korban Sampai Harus Dioperasi
-
Bos BRI: Keamanan dan Kenyamanan Nasabah Jadi Prioritas Utama
-
Volume Kendaraan di Tol Singosari Meningkat, Ini Tips Berkendara Aman yang Harus Dilakukan