Izin Relokasi Kapel di Kabupaten Malang Terganjal Birokrasi, Gusdurian Sesalkan Sikap Kades Landungsari

Pihaknya berharap agar pihak panitia relokasi kapel untuk langsung audiensi dengan Bupati Malang, HM Sanusi terkait tarik ulur izin relokasi.

"Makanya Gusdurian mendorong agar bertemu dengan bupati langsung agar dimediasi," ujar dia.

Gus Najib menambahkan, seharusnya masalah ditutupnya kapel sejal 2018 ini tidak terjadi.

"Karena ini sudah bertabrakan dengan konstitusi. Kami menegaskan proses peribadatan warga sipil harus tetap dibuka," tutur dia.

Baca Juga: Penolakan Pembangunan Gereja saat Natal, DPRD Surabaya: Menyedihkan

Dia menambahkan, dengan penutupan kapel itu umat Katolik terutama yang sepuh tidak bisa beribadah sejak tahun 2018 lalu.

"Karena mereka kalau gak di sini ya harus ke Ijen Gereja Katerdal (Kota Malang) dan itu jauh," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Relokasi Kapel Santo Bonifasius, Sudarmadji mengaku telah melakukan berbagai upaya.  Bertemu dengan Bupati Malang, HM Sanusi dicobanya pada akhir 2021 lalu. Bahkan sudah ke rumah dinas Sanusi di Kota Malang.

"Namun gak ada beliaunya kami ditemui anaknya mas Zaky ya cuma diajak omong tapi sampai sekarang gak ada kabar. Tapi kabar terakhir katanya mau disurati ke Kadesnya," tutur dia.

Tak hanya ke Sanusi, Sudarmadji sudah memohon ke Anggota DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, hingga Anggota DPRD Kabupaten Malang, Budi Kriswiyanto. Namun sekali lagi, belum juga ada solusi. 

Baca Juga: Geger Pembangunan Gereja Citraland Ditolak Warga, Tretan Muslim: Bangun Warnet Aja..

"Sampai saat ini cuma dijanjiin 'sudah sudah diurus' tapi sampai saat ini masih saja tetap," tutup dia," tutupnya.