Sepanjang Tahun Ini Ada 159 Janda Baru di Jember, Semua Butuh Perhatian Serius

Saat ini, kursus menjahit untuk para perempuan kepala keluarga sudah berjalan baik. Dari nol skill tidak punya keterampilan, setelah dilatih dan difasilitasi, yang awalnya satu kelompok punya satu mesin jahit, sekarang punya sendiri-sendiri.

Penghasilan mereka juga variatif antara Rp 2-3 juta per bulan tanpa perlu keluar rumah. Ada 20 orang dalam satu kelompok, salah satunya di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji.

Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember dari Gerindra, mengatakan penanganan perempuan kepala keluarga ini perlu disinergikan dengan penanganan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

"Saya ingin tahu apakah (mereka menjadi janda) karena pernikahan dini atau faktor lain. Ini tugas DP3AKB untuk mengedukasi," katanya.

Baca Juga: Kawal Proses Hukum Kasus Pencabulan Eks Dosen Unej, Mahasiswa Gelar Aksi di PN Jember

"Korban pandemi ini luar biasa. Ada salah satu yayasan di Kecamatan Mayang mengeluh kepada saya, pernikahan dini banyak. Ini dampak pandemi dan ini riil terjadi, sangat memukul kita semua. Itulah kenapa kami dorong agar (ada tambahan anggaran) Rp 500 juta, karena ini menyangkut angka kematian ibu dan angka kematian bayi," ujarnya.

Suprihandoko mengatakan, para perempuan itu menjanda karena banyak faktor, antara lain ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, persiapan berkeluarga yang kurang baik, pernikahan dini, dan lain-lain.

"Kami akan menyiapkan program kolaborasi karena pencegahan perkawinan anak sangat penting di Jember, dan ini harus massif dengan semua pihak. Tidak bisa kalau tidak bekerjasama dengan kiai," katanya.

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 kali ini, DP3AKB Jember tidak akan mengajukan tambahan anggaran kegiatan karena tahun anggaran akan berakhir.

"Tapi kalau kami ditambahi, kami bersedia maksimal Rp 200 juta. Nanti kami buat event dengan berkolaborasi dengan masyarakat," kata Suprihandoko.

Baca Juga: Menyelamatkan Puluhan Ribu Janda di Jember Agar Tidak Hidup Miskin

"Jika memang disetujui ada tambahan anggaran Rp 200-300 juta untuk sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kami upayakan untuk membentuk desa layak anak. Jadi anak-anak biar tergabung dalam forum resmi," katanya menegaskan.