Wakil Ketua DPR RI Minta Kredit Macet di Bawah Rp 10 Juta Diputihkan, Kalian Pasti Setuju?

SuaraMalang.id - Usulan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Ia memiliki mengusulkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta diputihkan saja.

Gobel mengatakan kalau usulan tersebut juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karena itu ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah. Usulan tersebut disampaikan Gobel kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Saat itu, Rachmat Gobel dan Wimboh Santoso terlibat dalam satu acara dan aktif berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo, Rabu (13/10/2021).

"Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman," kata Gobel, seperti dikutip dari Antara.

Gobel menjelaskan, akibat kredit macet itu, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).

Gobel mengatakan akibat pandemi Covid 19 maupun akibat terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin," katanya.

"Padahal Presiden Jokowi sangat peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional," katanya.

Baca Juga: Harta Kekayaan Lodewijk F Paulus yang Jadi Wakil Ketua DPR RI

Selain itu, Gobel juga mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus.

"Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga," katanya.

Pembinaan itu, katanya, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.

Menanggapi hal itu, Wimboh mengatakan hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak.

"Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Karena hal ini menjadi kerugian negara. "Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang," katanya.

Namun ia mengusulkan bahwa sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi COVID-19 atau bencana.